SUGAPA,wartaplus.com - Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang tergabung dalam Forum KomunikasiPimpinan Daerah (Forkopimda), Satgas 330, Perwakilan anggota MRP Papua Tengah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat sepakat untuk menghentikan pembangunan patung Yesus dan menolakTambang Blok B Wabu dieksploitasi oleh siapa pun.

Konflik bersenjata yang terjadi di Intan Jaya sejak tahun 2019 dilatarbelakangi oleh adanya isu eksploitasi tambang di Intan Jaya (Blok B Wabu). Konflik terjadi antara TNI/Polri dan TPNPB, dan telah memakan korban nyawa lebih dari 50-an orang. Pada 27 Januari 2024, Forkopimda gelar rapat bersama masyarakat di halaman kantor bupati Intan Jaya. 

Rapat ini bertujuan untuk menyatukan pendapat antara Forkopimda dan masyarakat tentang penolakan eksploitasi dan penghentian pembangunan patung Tuhan Yesus. Sekda Intan Jaya, Asir Mirip sebagai moderator dan Apolos Bagau, ST, Pj Bupati Intan Jaya sebagai pimpinan rapat telah memimpin rapat ini.

Pernyataan Pemerintah Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, ST saat membuka rapat bersama Forkopimda dan masyarakat mengatakan, pemerintah bersama Forkopimda telah menggelar rapat di Nabire dan telah menyatakan menghentikan pembangunan patung Yesus dan tolak blok Wabu.

"Kami pemerintah bersama Forkopimds telah melakukan pertemuan di Nabire dan mengumumkan bahwa kita menghentikan pembangunan patung Yesus dan tolak eksploitasi blok wabu. Pertemuan hari ini adalah mendegar aspirasi dari masyarakat tentang blok wabu dan patung Yesus," jelas Pj Bupati. Pertemuan hari ini, lanjut Pj Bupati, bertujuan untuk memperkuat pernyataan yang telah Pemerintah keluarkan minggu lalu.

Pj Bupati Intan Jaya mengatakan, dengan pernyataan bersama yang dikeluarkan ini diharapkan supaya daerah ini pulih kembali sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan, masyarakat kembali melakukan aktivitas, dan semua pihak menyiapkan diri untuk suksesksn agenda nasional yaitu Pemilu yang akan diselenggarakan di 14 Februari 2024.

Sekda Intan Jaya, Asir Mirip menambah, dirinya berharap agar setelah ini situasi dapat berangsur pulih supaya semua pihak siap untuk sukseskan Pemilu."Kita semua harus siap untuk sukseskan pemilu 2024. Karena H-7 nanti KPU akan distribusi logistik pemilu ke setiap distrik di kabupaten Intan Jaya,"katanya.

Selain itu Ketua DPRD Intan Jaya, Panius Wonda mengatakan dirinya mendukung penuh upaya yang dilalukan ini. Agar kehidupan masyarakat Intan Jaya kembali aman dan damai."Beberapa waktu lalu kami sudah pertemuan dan umumkan di Nabire. Hari ini juga. Saya mendukung jadi saya ikut tanda tangan pernyataan sikap ini,"pungkasnya.

Pernyataan Satgas 330 yang diwakili oleh Wakil Danyon 330, Riska Imron Rosadi, S. IP sebagai pihak yang menginisiasi pembangunan patung Yesus mengatakan, tidak ada maksud lain dari pembangunan patung tersebut. Tetapi makin kesini telah menimbulkan pro dan kontra termasuk telah menyebabkan terjadinya korban baik di pihak aparat keamanan maupun masyarakat. "Maka itu kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan patung. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Ini juga bagian penting dari kami agar daerah ini aman dan damai," ungkapnya di depan Forkopimda dan masyarakat di halaman kantor bupati Intan Jaya.

Gereja

Masyarakat dan Gereja Tolak Blok Wabu dan Patung Tuhan Yesus Norbertus Sondegau, tokoh masyarakat dari Yokatapa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas sikap dari pemerintah yang menolak eksploitasi blok Wabu dan
menghentikan pembangunan patung Yesus.

Menurutnya, daerah ini konflik dan kacau terus karena adanya isu Blok Wabu sejak tahun 2019, dan konflik yang terjadi apda pekan kemarin terjadi karena isu blok wabu dan pembangunan patung Yesus.

"Kami masyarakat tidak bisa hidup dengan tenang dan aman. Kami hidup menderita karena konflik bersenjata antara TNI/Polri dengan TPNPB karena blok wabu dan sekarang karena patung Tuhan Yesus. Kami masyarakat mengucapkan terima kasih karena pemerintah sudah hentikan pembangunan patung dan membuat sikap menolak eksploitasi blok wabu," tegas Norbertus.

Sementara itu, Rafael Hagisimijau, tokoh masyarakat dari kampung Titigi mengatakan, gereja dan pemerintah ada karena masyarakat. Kehidupan masyarakat intan jaya kacau dan tidak aman karena blok wabu, tambah dengan patung. Maka itu, atas nama tujuh suku ia menolak.

"Atas nama masyarakat 7 suku yang ada di Intan Jaya, saya tolak blok wabu dan patung. Karena kedua isu ini membuat kehidupan masyarakat di Intan Jaya tidak aman. Jadi kami minta agar pemerintah segera pulangkan patung,"tegasnya.

Menurutnya, konflik bersenjata akan berhenti kalau isu blok wabu ini ditolak dan patung Yesus tidak dibangun. Jadi, lanjut dia, masyarakat ingin ada pembangunan, maka untuk menunjang pembangunan, keamanan daerah yang utama.

"Kami mendukung apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kami minta supaya pembangunan jalan trus supaya Intan Jaya sama dengan daerah lain. Kami dukung pembangunan tapi harus utamakan keamana keselamatan masyarakat," harapnya.

Kepala Kampung Wandoga, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa masyarakat dari kampung Bilogai, Kumbalagupa, Wandoga, Yokatapa dan Namba selalu jadi sasaran ketika konflik terjadi. Maka itu ia berharap agar pemerintah dan aparat keamanan menjadi benteng untuk menciptakan keamanan di Intan Jaya.

"Saya amati, masyarakat yang ada selalu jadi korban kelaparan. Untuk itu kami minta pemerintah dan aparat agar bisa pulihkan daerah ini supaya pembangunan jalan, kedamaian tercipta dan masyarakat juga hidup aman," ujar Sondegau.

Tokoh Pemuda Sugapa, Agustianus Sondegau mengatakan, dirinya meminta kepada Pj Bupati agar ASN naik ke tempat tugas untuk melaksanakan tugas sebagai ASN.

Menurutnya, kehadiran ASN di tempat tugas penting, karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga memicuh pertumbuhan ekonomi. "Kalau para pegawai ada di tempat tugas, ibu kota kabupaten ini bisa ramai. Dan juga perputaran ekonomi bisa berjalan baik. Untuk itu kami minta bapak Bupati supaya pegawai-pegawai yang ada di luar Intan Jaya ke tempat tugas," harapnya.

Pastor Dekan Dekenat Moni Puncak dan Pastor Paroki Bilogai, Pastor Yance Yogi, PR menyatakan pihaknya turut menyatakan menolak pembangunan Patung Tuhan Yesus dari pihak gereja Katolik dan menolak eksploitasi blok Wabu.

“Saya pimpinan gereja katolik Moni-Puncak menolak pembangunan patung Tuhan Yesus. Meski itu simbol yang hanya dipercaya oleh agama katolik, demi kenyamanan dan kedamaian alam dan manusia di tanah ini, atas seizin keuskupan Timika saya menyatakan tolak,” tegas Pastor Yogi.

Selain itu, perwakilan gereja kristen GKII Klasis Sugapa, Pdt. Henok Tipagau juga menyatakan, gereja GKII turut menolak pembangunan patung Tuhan Yesus. “Atas nama gereja GKII di Intan Jaya saya nyatakan tolak adanya pembangunan monumen patung Yesus dan blok Wabu,” tegasnya.

Pernyataan Sikap

Pernyataan Sikap Bersama Dalam rapat dengan masyarakat ini, pemerintah dan seluruh komponen yang hadir telah meyatakan sikap untuk menghentikan pembangunan patung Yesus. Pernyataan bersama Forkompimda Kabupaten Intan Jaya dan Tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Intan Jaya dalam rangka menyikapi perkembangan situasi yang tidak kondusif khususnya di Sugapa.

Sabtu 27 Januari 2024, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Intan Jaya telah diadakan rapat antara Forkopimda Kabupaten Intan Jaya dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda dan disepakati:

1. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama-sama dengan masyarakat menolak eksploitasi Tambang Emas Blok Wabu oleh siapapun;

2. Pembangunan Patung Tuhan Yesus di Sugapa (Kampung Bilogai) dihentikan ;

3. Mendesak kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar dalam penyusunan RTRW
     Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak menetapkan daerah blok wabu sebagai Kawasan pertambangan.

4. Semua pihak agar menahan diri dalam hal ini TNI/Polri dan TPN-OPM (tidak kontak tembak) di wilayah hukum Kabupaten             Intan Jaya;

5. Semua pihak agar mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 berjalan tertib, aman, damai, jujur dan adil. Demikianlah           pernyataan bersama ini dibuat dan diumumkan secara terbuka untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa                     tanggung jawab.*