JAKARTA ,wartaplus.com - "Dampak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya berimplikasi pada pendanaan program dan kegiatan APBD Papua Barat. Hal ini menjadi poin penting yang saya sampaikan pada rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, SH , MH, pada Selasa (24/1/2023).Ini dikatakan Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw.,M,S.

Dikatakan, dalam pertemuan yang juga pembicara pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Kepegawaian Negara, saya sampaikan kondisi keuangan, kepegawaian, dan isu-isu lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai dampak DOB.

Misalnya kata Gubernur Waterpaw, dari sisi kepegawaian, dari 5000-an ASN di mana lebih dari 50 persen di antaranya seharusnya pindah ke Papua Barat Daya, yang terealisasi pindah baru 99 orang. Sementara itu, belum berfungsinya DPR Papua Barat Daya, menyebabkan anggota DPR dari Dapil (Daerah Pemilihan) Papua Barat Daya hingga kini masih dalam naungan Provinsi Papua Barat.

"Hal ini membuat Kementerian Keuangan meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat membuat Rancangan Anggaran Belanja dari enam kabupaten di Papua Barat Daya, "tukasnya.

Dikatakan, kondisi ini tentu membuat tergerusnya pikiran dan tenaga perangkat Pemerintahan Provinsi Papua Barat, karena mesti juga memikirkan masalah klasik seperti stunting, busung lapar, dan  kemiskinan ekstrem, dengan anggaran yang minim sebagai dampak pemekaran wilayah.

Karenanya, saya meminta agar kementerian terkait menimbang dan meninjau kembali Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadi strategis agar bisa menunjang pergerakan pembangunan.

"Tentu Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, dan apapun keputusan dari Pemerintah Pusat, sebagai Pejabat Gubernur saya mengatakan akan menerima, menghormati, dan loyal,"ujarnya.

Bapak Wamen mengapresiasi pendapat kami, di mana beliau akan membawa permasalahan ini kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin. selain tentunya melakukan koordinasi dengan Kementerian lain yang terkait.

Pada pertemuan yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, S.H., M.H, beberapa poin yang saya sampaikan adalah

1. Kondisi kepegawaian yaitu perpindahan ASN dari Provinsi Papua Barat ke Papua Barat Daya yang baru mencapai 99 orang dari semestinya lebih dari 2500 orang.

2. Belum berfungsinya DPR Papua Barat Daya, sehingga anggota DPR dari Dapil (Daerah Pemilihan) Papua Barat Daya hingga kini masih dalam naungan Provinsi Papua Barat.

3. Karenanya, Kementerian Keuangan meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat yang membuat Rancangan Anggaran Belanja dari enam kabupaten di Papua Barat Daya.

4. Di sisi lain, Papua Barat masih terus berjuang dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, mengatasi masalah stunting dan busung lapar.

"Dalam kondisi di atas, anggaran bagi Provinsi Papua Barat menjadi minimal sebagai dampak dari pemekaran wilayah. Hal inilah yang membuat saya, sebagai Pejabat Gubernur Papua Barat, meminta agar putusan terkait untuk menimbang dan meninjau kembali Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi Papua Barat Hal ini menjadi strategi agar bisa menunjang pergerakan pembangunan di Provinsi Papua Barat,”ujarnya.*