MANOKWARI ,wartaplus.com - Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi-Kabupaten, Kota se Papua Barat, Rabu (8/6/2022) di Gedung PKK di hadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H dan Pejabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (P) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si bersama para bupati, walikota, Forkompinda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Papua Barat.

Dalam sambutannya, PJ Gubernur Waterpauw mengungkapkan, enam tahun 2016 di Auditorium PKK ini bersama dengan Pimpinan KPK komitmen bersama tentang program korupsi korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintahan daerah Papua Barat dan dilanjutkan dengan rencana pencegahan dan korupsi terintegrasi di Kabupaten Kota se Provinsi Papua Barat pada 18 Maret 2018 .

Dan pada hari ini akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh tim rencana aksi melalui pemantauan atau MCT yang memiliki delapan indikator perencanaan diantaranya dan penganggaran APBN, pengadaan barang dan jasa, perijinan, pengawasan aktif, pengelolaan ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset daerah dan tata kelola dana desa dan kampung,"ujarnya

Dengan kehadiran tim aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegasi ini, dirinya sebagai penjabat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mendapat bimbingan dan pengawalan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di Papua Barar.

Komitmen

"Tentunya rencana aksi harus melaksanakan komitmen bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan melaksanakan komitmen ini baik saya yakin dan yakin dengan penyelenggaraan pemerintah di Papua Barat. Namun pada saat ini tidak dapat dihindari bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah mungkin masih dilakukan oleh pemerintah di Papua Barat. Namun pada saat ini tidak dapat dihindari bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah mungkin masih dilakukan oleh pemerintah di Papua Barat. Oknum-oknum yang melakukan korupsi yang mengakibatkan sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah tidak sesuai harapan,"ujar Gubernur.

Seperti halnya pelaksanaan otonomi daerah yang mengusung desentralisasi kekuasaan dan fiskal
juga terimbas korupsi oleh karenanya Pemerintah Daerah Papua Barat bersama KPK melaksanakan aksi korupsi korupsi terintegrasi yang telah dilaksanakan di beberapa provinsi dan hari ini di Papua Barat.

"Mengurangi upaya pencegahan korupsi sangat penting untuk mengurangi tindak pidana korupsi karena korupsi suatu kejahatan luar biasa yang dirasakan oleh anak cucu kita,"kata Waterpauw

Dengan menanamkan semangat nasionalisme yang positif dan mengabdikan pengabdian pada bangsa formal dan lain-lain maka akan sangat mengurangi tindakan pidana.

Untuk itu saya imbau seluruh pejabat untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi serta menciptakan aparatur yang jujur ​​​​serta disiplin kerja yang tinggi. Sesuai hasil pemetaan Pengawasan Inspektorat Papua Barat bahwa sarang korupsi terdapat pada perijinan, bantuan dan bantuan sosial, kepegawaian , pendidikan dan dana desa,"tandasnya.

Baik dan Benar

"Harapan kita semua pemetaan itu jangan sampai terjadi di Papua Barat ini, mari kita berbuat baik dan benar serta disiplin taat azas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat yang lebih baik,"ujar Gubernur Waterpauw.

Dikatakan, dirinya sering mengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan negara, aturan-aturan yang akan dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai masyarakat. Hanya satu kuncinya penyelenggara negara harus taat dan memegang teguh norma-norma Pancasila.

Lima sila bagi seorang penyelenggara itu mutlak, karena mulai dari ketaatan kita pada Tuhan hingga memberikan rasa keadilan bagi semua kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara.

Kita yang punya rakyat ini kita hadir untuk itu kita punya perencanaan dan kita juga punya penganggaran kalau kita semua bekerja dengan hati, dengan sungguh-sungguh dengan jujur ​​​​rakyat akan merasakan pengalaman negara. Mereka akan cinta negara, cinta dengan pemerintah tetapi jika penyelenggaran tidak taat azas mau saja suka dengan suka saja, maka rakyat tidak akan senang dengan pemerintah, "tandasnya.

Diungkapkan, suatu saat dirinya ingin berbicara banyak tentang bagaimana sebenarnya komitmen kita sebagai penyelenggaran negara.

Pancasila

Banyak orang mengatakan membangun Papua dan Papua Barat melalui kredit, kesehatan dan kesejahteraan. "Saya katakan semua itu hanya satu jawaban pasti dari awal penyelenggara negara karena pembangunan negara yang tegak lurus dengan norma Pancasila. Aman negara ini, rakyat akan senang karena kita berpihak pada rakyat. Mari kita mendukung kebijakan pemerintah dan bersama KPK kita mengawal agenda yang sudah digarisbawahi Presiden, pimpinan kementerian, pimpinan yang hadir di wilayah kita ini, sesama penyelenggara negara untuk apa yang menjadi kebijakan, Kalau bisa dari hari ke hari kita buat masyarakat senang akan kehadiran kita. masyarakat yang aman sejahtera dan sentosa." harapnya