JAKARTA ,wartaplua.com - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian secara resmi melantik Pejabat (Pj.) Ketua TP PKK di 5 Provinsi. Adapun Pj. Ketua TP PKK Provinsi yang dilantik tersebut yakni, Sri Utami Soedarsono sebagai Pj. Ketua TP PKK Kepulauan Bangka Belitung, Tine K. Al Muktabar sebagai Pj. Ketua TP PKK Banten, Gamaria Purnamawati Hendra Noer sebagai Pj. Ketua TP PKK Gorontalo, Yulia Zubir Akmal sebagai Pj. Ketua TP PKK Sulawesi Barat, dan Roma MP Waterpauw sebagai Pj. Ketua TP PKK Papua Barat.

Pelantikan itu dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, para Pj. Gubernur di lima provinsi tersebut, serta para pengurus TP PKK di daerah. Agenda ini berlangsung secara berani dan berani dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin 30 Mei 2022.

Dalam sambutannya, Tri para pengurus TP PKK di daerah agar memedomani beberapa hal. Di antaranya, susunan pengurus TP PKK Provinsi saat ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa batas waktu dan masa bhakti yang ditentukan. Namun, para Pj. Ketua TP PKK tersebut tetap diizinkan untuk mengubah pengaturan di provinsi atau kepengurus masing-masing.

“Karena Ibu (Pj. Ketua TP PKK) sebagai pengguna, ketuanya, pasti mengerti bagaimana kebutuhan organisasi yang Ibu ketuai nanti,” ujar Tri di hadapan para hadirin.

Tri menambahkan, susunan kepengurusan TP PKK Provinsi juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan tata kelola kelembagaan, serta program secara utuh dan menyeluruh.

Selain itu, Tri mengimbuhkan, program prioritas gerakan PKK sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Induk Gerakan PKK tahun 2020-2024 perlu disinergikan dengan prioritas program kebijakan pemerintah. Hal itu seperti penurunan angka stunting, pengembangan usaha ekonomi produktif skala rumah tangga, peningkatan pendidikan dasar keluarga, serta menyosialisasikan gerakan anti narkoba.

“Selanjutnya mendukung operasionalisasi berbagai program kerja sama dengan mitra kerja PKK seperti BNN, Kemenkes, Kemendikbudristek, serta mitra-mitra PKK lainnya,” tambah Tri.

Prioritas

Di sisi lain, Tri meminta, meski saat situasi pandemi melandai, TP PKK tetap perlu memprioritaskan pengendalian Covid-19 dan pemulihan pasca Covid-19.

Foto: Penjabat Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi Papua Barat, Roma MP Waterpauw/Puspen Mendagru

Tri yakin, melalui beberapa hal tersebut, para Pj. Ketua TP PKK yang dilantik dapat menjalankan roda kepengurusan secara baik di provinsi masing-masing. prioritas, keberhasilan terhadap program-program kesejahteraan keluarga, ditentukan oleh adanya keterpaduan gerakan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut, tentunya melibatkan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi maupun lembaga terkait sebagai mitra penggerak TP PKK.

“Oleh karena itu, program-program pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat sewajarnya dapat melibatkan fungsi Tim Penggerak PKK,” tandas Tri.

Tri berharap, melalui kesempatan tersebut, para Pj. Gubernur sebagai Ketua Pembina TP PKK Provinsi dapat mendukung dan memfasilitasi program-program pokok PKK. Dengan demikian, berbagai program dari TP PKK dapat terlaksana secara optimal.

Sementara itu, Penjabat Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi Papua Barat, Roma MP Waterpauw mengaku siap melaksanakan tugas semaksimal mungkin.”saya siap melaksanakan semaksimal mungkin yang dapat dilakukan di masa waktu yang terbatas ini,” ujarnya.*