MULIA, wartaplus.com - PT. Pos Indonesia Cabang Mulia sebagai BUMN penyalur didampingi Pemda Puncak Jaya menggelar Rapat Koordinasi guna menyalurkan Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Beras Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM, Sekretaris Daerah Tumiran, S.Sos, M.AP, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Yahya Wonorenggo, S.IP. Hadir pula Sekretaris Dinsos Periya Wonerengga bersama Kepala OPD terkait, dan dihadiri 27 Kepala Distrik, bertempat di Ruang UKP Kantor Bupati Puncak Jaya, Kamis (02/09) lalu.
PT. Pos Indonesia perlu melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Puncak Jaya sebelum penyaluran bantuan dari pusat dengan maksud guna meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, pasca maraton PPKM yang belum kunjung usai.
Kepala Kantor Pos Mulia Yudianto F. Teftutul mengatakan, ada dua jenis bantuan yang akan diserahkan yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Beras Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diberikan kepada KPM di 27 Distrik Kabupaten Puncak Jaya
Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM dalam arahannya menyampaikan, rapat ini membahas pengaturan penyaluran agar tidak terjadi keributan di lapangan.
"Situasi ini harus kita pahami dan berhati-hati. Saran dan masukan sangat diperlukan. Demi tertib saya tegaskan agar penyaluran ini sesuai dengan data dan SK yang ada," tegas Bupati.
Oleh karena itu, Bupati meminta Kepala Distrik dapat menciptakan suasana yang aman dalam penyaluran bantuan.
"Saya harap uang serta beras ini dapat disalurkan dengan baik dengan memberi pemahaman yang baik,” harapnya
Menurut Bupati, rapat kali ini bukan terkait masalah besar kecilnya nilai atau jumlah uang yang akan disalurkan, namun prioritasnya adalah situasi keamanan yang menjadi tanggung jawab berat.
Adapun jumlah total keseluruhan beras bantuan yang didatangkan sebanyak 2.675 sak beras (10 kg/Sak). Diketahui beras yang akan diserahkan yakni 80 sak/Distriknya.
Asisten I Yahya Wonoroenggo menambahkan, Bantuan Kemensos ini harus dibagi rata oleh Kepala Distrik karena jumlahnya terbatas.
"Nnstansi teknis selain pandai dalam distribusi, juga harus mahir dalam administrasi data dan pelaporan," tukas ia.
Yahya menyebut, sebelumnya ada sejumlah Distrik yang tidak terima bantuan tunai. Oleh karena itu, pembagian kali ini diprioritaskan untuk distrik tersebut
Yahya berharap kedepan jajarannya akan memperbaiki dan update data yang ada agar bantuan ini dapat tersalurkan secara merata. Hal itu dimaksudkan agar data yang sampai di pusat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilapangan. (Adv/ProkompimPJ)
