JAYAPURA, wartaplus.com - Pemerintah daerah dan masyarakat Papua terus mendesak penarikan pasukan non organik dari wilayah bumi cenderawasih menyusul adanya dugaan pelanggaran HAM akibat konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Kabupaten Intan Jaya dan Nduga.

Konflik bersenjata antara aparat keamanan TNI Polri dan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) terus terjadi di dua wilayah tersebut. Dari konflik ini, jatuh korban baik dari aparat keamanan maupun rakyat sipil. 

Anggota Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Yan Permenas Mandenas menegaskan, terkait permintaan penarikan pasukan non organik dari Papua, tentu pihaknya menyetujui hanya saja harus ada solusi terbaik. 

"Kalau pasukan non organik ditarik, tentunya harus ada jaminan bebas dari segala ancaman gangguan keamanan, terlebih teror dari kelompok (KKSB) yang selama ini berseberangan dengan kita (NKRI)," tutur Yan di sela sela kunjungan kerjanya ke Papua, Rabu (14/10).

Menurut Yan, tak bisa dipungkiri jika kekuatan personil baik TNI maupun Polri (pasukan organik) yang ditempatkan di daerah terisolir terutama daerah rawan konflik masih sangat minim, sehingga tidak mampu mengimbangi kekuatan dari serangan kelompok yang memang berseberangan dengan NKRI. Ini menyebabkan gangguan keamanan akan terus terjadi.

Menyikapi kondisi tersebut, ungkap Yan, Komisi I DPR RI mendorong pengembangan Polres dan Kodim di setiap wilayah di Papua terutama yang rawan konflik bersenjata.

"Seperti di Intan Jaya saat ini sudah ada polres persiapan, juga kita akan dorong pengembangan Kodim disana. Saya pikir masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan kehadiran pasukan organik yang kita tempatkan melalui Kodim, Polres ke daerah itu. Karena akan memperkuat situasi Kamtibmas ataupun ancaman keamanan," kata politikus Gerindra asal Papua ini

Polres dan Kodim Saling Backup

Menurut Yan, kehadiran Polres dan Kodim bisa saling membackup tak hanya untuk pengamanan wilayah teritorial, tetapi juga pengamanan Kamtibmas, untuk menekan angka kriminalitas dan juga ancaman lain yang tidak diharapkan.

"Dengan adanya dinamika konflik yang terus berkembang di Papua, dikaitkan dengan isu politik Papua merdeka dan pelanggaran HAM, soal isu isu ini merupakan bagian hak dari masyarakat Papua, tetapi pemerintah dan DPR berkewajiban mencari solusi terbaik agar masyarakat bisa hidup dalam situasi yang aman dan kondusif," tutur Yan

"Khususnya untuk menekan konflik bersenjata, maka yang harus dipertebal pasukan organik, untuk kemudian pasukan non organiknya ditarik," sambungnya.

Yan menambahkan, dari pertemuan dengan Kasdam Cenderawasih, Danlantamal, Danlanud dan Wakapolda Papua, presentasi personil masih dibawah 50 persen ini belum mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu ke depan perlu pengembangan organisasi TNI Polri di wilayah Papua.

"Apalagi ke depan ada pengembangan wilayah administratif yang menjadi bagian isu yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan kesiapan personil untuk menjaga papua tetap aman," kata Yan.

Dengan pengembangan Polres dan Kodim, ungkap Yan, tentunya juga akan membuka akses lapangan pekerjaan terutama untuk putra putri asli Papua. Dimana mereka bisa direkrut untuk menjadi anggota TNI Polri yang nantinya akan bertugas hingga ke kampung kampung asal mereka.

"Ini yang akan kita dorong. Tentunya kita harapkan kerjasama TNI Polri dan para kepala daerah untuk bisa mendorong anak-anaknya bisa ikut dalam rekrutmen," pungkas Yan.**