MULIA, wartaplus.com - Mengawali aktivitas di awal februari 2020, Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda S.Sos,SIP,MM kembali membuat gebrakan dalam kepemimpinannya. Adalah persoalan formasi K2 tahun 2013, yang sudah menjadi hal mustahil untuk dibuka, namun berhasil dibuka kembali oleh BKN RI dan KemenpanRB bagi 249 pencari kerja (pencaker) yang masih menunggu kepastian nasib mereka.
Penyerahan SK ini berlangsung usai apel luarbiasa di halaman kantor Bupati Puncak Jaya, tepat pukul 09.00 WIT. Dimana dalam apel ini dihadiri jajaran ASN, Instansi vertikal, Ormas dan para Tenaga honorer, Senin (3/2) lalu.
Apel dipimpin langsung Bupati Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM dan didampingi Wakil Bupati Deinas Geley, S.Sos, M.Si serta Plt. Sekda Tumiran, S.Sos, MAP. Tak ketinggalan Ketua TP PKK Ny. Ursula Wonda serta perwakilan dari BKN Kanreg IX Jayapura hadir dalam agenda penting tersebut.
Dalam apel tersebut diserahkan 249 SK Bupati Puncak Jaya tentang Pengangkatan CPNS Formasi K2 tahun 2019 yang diwakili oleh 10 orang perwakilan. Momen inilah yang ditunggu dengan sangat antusias oleh ratusan formasi K2 tahun 2013 yang sebelumnya telah dibagikan pula SK CPNS tahap I.
"Hari ini sengaja kita naikkan pujian kepada Tuhan karena ini adalah hari bersejarah bahwa kran K2 yang sudah ditutup mati kini dibuka untuk 249 pencaker," ujar Bupati Yuni dalam arahannya
Jumlah ini, kata dia, terbesar setelah Provinsi Papua dan terbesar dari Kabupaten dan Kota se Papua.
"SK ini hanya selembar kertas namun ada harapan hidup yang menjamin kehidupan diri bersama keluarga di rumah. Ini adalah pembuktian terbalik bagi pemberitaan negatif selama ini tentang kepemerintahan saya dan Wakil saya. Inilah buktinya bahwa Puncak Jaya terus bekerja dan dalam Masa kepemerintahan saya pelan-pelan harapan masyarakat kita buktikan," ungkap Bupati
Tidak Boleh Diwakilkan
Dia menegaskan agar tertib distribusi, penyerahan SK tidak boleh diwakilkan oleh siapapun karena hal itu menjadi kebiasaan buruk selama ini.
Dirinya kemudian memerintahkan Plt. Sekda dan kepala BKD guna mengecek dan memverifikasi antara identitas di SK dan CPNS yang menerima SK tersebut.
Bupati juga menambahkan bahwa masih ada sekitar sepuluh orang yg belum berkesempatan menerima SK hari dikarenakan persoalan kelengkapan berkas.
"Sama sekali tdk dapat tertolong karena alasan BTL, kekurangan administrasi merupakan hal sensitif selain itu ada beberapa oknum jatuh tempo pensiun saat penyerahan SK jd tdk dapat diproses," tegasnya.
Di kesempatan itu, Bupati Yuni memberikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran BKN Kanreg IX Jayapura yang selalu proaktif mendukung dalam pengurusan kepegawaian di kabupaten Puncak Jaya.
Ke depan Bupati berharap fasilitas kemudahan yang diberikan pusat harus disyukuri dan dibuktikan dengan kinerja terbaik dalam jajaran PNS Puncak Jaya. "Kita jangan melulu dimanjakan karena faktor kesulitan daerah oleh karenanya kita juga harus terbuka kepada dunia luar dan aturan pusat," serunya.
"Saya tegaskan dalam momen ini kita tidak ada lagi pengangkatan honorer namun harus melalui mekanisme transparan, terbuka dan online dan mereka diangkat menjadi Pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) lebih selektif dan kompetitif," serunya lagi
Dalam momen yang sama juga diserahkan SK Bupati Puncak Jaya tentang Kenaikan Pangkat periode oktober 2019. "PNS yang naik pangkat, saya ucapkan selamat, Kenaikan pangkat penambahannya tidak seberapa namun bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga juga kepada karier," ucapnya.
Sementara itu guna mewujudkan Puncak Jaya yang terbuka dan online, Bupati Yuni Wonda juga menyerahkan kartu E- Taspen sebagai kemudahan bagi PNS dalam mempersiapkan bekal dihari tua dan pensiun nanti. "Kedepan semua PNS harus punya kartu Taspen Elektronik, kita harus serba online dan transparan dengan informasi dan aturan terbaru." Jelasnya.
Terkait penerimaan CPNS 2019 Bupati sevara tegas sampaikan "Mulai dari seleksi Jabatan JPT Pratama sampai Penerimaan CPNS formasi 2018 (CAT) serba online sudah tidak bisa pake jalur belakang atau tipu - tipu semua kelihatan, hasil test jelas muncul di layar TV. Langkah ini kita ambil sebagai pembenahan jararan ASN menjadi lebih baik kedepan". Mekanisme ini harus dijelaskan baik ke masyarakat agar lebih memahami aturan ini.**
