JAYAPURA – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Papua dan Papua Barat menyarankan para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil pesta demokrasi 2019 agar menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstituasi, ketimbang pengerahan massa.

“Pihak pihak yang merasa dirugikan lebih bagus menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi, daripada melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” kata Ketua Badko HMI Papua dan Papua Barat, Haryanto, Jumat (24/5).

Haryanto meminta masyarakat dapat menjaga situasi di Papua agar tetap kondusif.  “Jaga situasi keamanan agar tetap kondusif, dan paling penting bersabar menunggu hasil penetapan dari KPU RI,” ujarnya.

Ia pun mengapresiasi masyarakat, penyelenggara pemilu dan pihak keamanan yang telah bersinergi hingga pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa hal sempat menghambat pemilu di Papua.

“Dari pihak penyelenggaraan kita tahu bahwa ada keterlambatan undangan pemilu dan  logistik pemilu. Saya pandang ini perlu dipertimbangkan kembali kedepannya dan menjadi bahan evaluasi oleh KPU,” tuturnya.

Demikian juga jatuhnya korban dari penyelenggara maupun anggota Polri, Haryanto berharap dapat menjadi bahan evaluasi sehingga tidak terulang pada pemilu kedepannya. “ Sebaiknya pemilihana presiden dan legislistaif dapat dilaksanakan terpisah sehingga meminimalisir jatuhnya korban,” katanya. *