Kemenag Nabire Dorong Pembangunan UKK

Usai Pertemuan Kemenag Nabire dan Kemenkum HAM Papua/Istimewa

JAYAPURA - Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Nabire, Katrina meminta secara khusus kepada Kadiv Imigrasi untuk membangun sebuah Kantor Cabang Keimigrasian di Kabupaten Nabire.

Pasalnya kata dia, Nabire masuk dalam Wilayah Meepago dengan area yang sangat luas dengan wilayah kerja lima Kabupaten dengan moda transportasi darat.

Wilayah Meepago dibagi dalam lima Kabupaten yakni, Kabupaten Nabire, Paniai, Deyai, Dekai dan Intan Jaya. Ia menjelaskan hanya Kabupaten Intan Jaya saja yang menggunakan moda transportasi udara, sementara empat lainnya melalui jalur darat.

"Hal ini sangat menyulitkan calon Jemaah Haji yang hendak mengurus paspor. Karena masyarakat harus mengurusnya ke Jayapura dan ke Kabupaten Biak," jelasnya dalam rilis yang diterima, Selasa (26/03).

ehingga pihaknya meminta kepada Kanwil Kemenkum HAM Papua agar  membangun sebuah Unit Kantor Keimigrasia di Kabupaten Nabire untuk memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat.

Menurutnya, jumlah calon Jemaah Haji Kab Nabire dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun ke tiga sudah mencapai 80-an calon Jemaah haji, hingga 2019 mencapai 140-an.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Papua, Hermansyah Siregar menjelaskan terkait tujuan dari kunjungannya ke Kantor Kemenag Nabire terkait tusi Keimigrasian yaitu pelayanan dan pengawasan Keimigrasian.

"Terkait jumlah pemohon pelayanan Keimigrasian Nabire semakin meningkat dan permasalahan kerawanan keimigrasian pengawasan tenaga asing serta isu-isu aktual Keimigrasian," katanya.

Kemudian terkait dengan sarana pembangunan Init Kerja Keimigrasian Kabupaten Nabire sesuai permohonan Kemenag Kab Nabire, Hermansyah lebih berharap kerjasama sinergitas dengan Pemerintah Daerah setempat.

"Anggaran dari Kantor Pusat sangat terbatas untuk sarana dan prasarana namun Keimigrasian dari aspek Sumber Daya Manusia siap untuk mendukung pembentukan Kantor Imigrasi," tekannya.

Ia berharap kerja sama antara instansi vertikal dengan Pemda Nabire dapat menyediakan sarana prasarana untuk pembagunan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Nabire, tentunya dengan terus membagun sinergitas yang lebih intens ke depan.

"Kami hadir di Kabupaten Nabire ingin memastikan bahwa layanan Keimigrasian yang ada pada saat ini, layanan jemput bola dapat optimal kita lakukan," tandasnya. *