JAYAPURA - Federasi sepak bola Indonesia (PSSI) sedang mengalami masa krisis pasca ditetapkannya Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono (Jokdri) sebagai tersangka oleh Tim satgas anti mafia bola.

Ditetapkannya Jokdri sebagai tersangka praktis membuat kursi Ketum PSSI saat ini menjadi lowong. Namun manajemen Persipura Jayapura sendiri belum memikirkan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari ketum baru.

Rocky Bebena selaku Sekretaris Umum Persipura mengatakan, jika KLB tersebut belum saatnya digelar karena berpotensi memunculkan kegaduhan jelang agenda penting, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

Selain itu, Rocky juga menjelaskan jika digelarnya KLB juga harus melalui mekanisme berdasarkan statuta yakni permintaan komite eksekutif dan 2/3 dari voter anggota federasi.

"Kita jangan salah persepsi dulu, jangan kita bawa dulu ke KLB karena kasus ini, apalagi ketua umum itu kemarin kan mengundurkan diri, berarti harus diganti dengan pelaksana tugas (Plt), jadi kalau bermasalah lagi, maka exco tertua yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu," ujar Rocky kepada sejumlah wartawan, Sabtu (16/2) kemarin.

"Jadi, kita bukannya tidak mau melaksanakan KLB secepatnya pasca kasus itu, tapi ini kan ada agenda penting yang sudah kian dekat yakni pilpres dan pileg yang menjadi agenda negara yang harus kita hargai dan tidak boleh kita memandang remeh hal itu," sambungnya.

Jelas Rocky, sepakbola itu bisa sangat sensitif dan berpotensi dijadikan sebagai alat untuk memprovokasi dan disusupi dengan beragam kepentingan. Jadi menurutnya, KLB itu bagusnya digelar setelah agenda Pilpres dan Pileg.

"Karena jika sekarang digelar, KLB itu bisa dijadikan sebagai alat provokasi dan disusupi dengan hal-hal yang bisa mengganggu sistem, jadi bagusnya program yang sudah tersusun ini harus dijalankan dulu sampai kepengurusan periode ini berakhir, karena hanya tersisa setahun lagi untuk memilih ketua umum yang baru," pungkasnya. *