MANOKWARI,- Kepala Kesbangpol Setda Provinsi Papua Barat Alberth Nakoh mengklaim pemilihan umum baik legislatif, presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 akan berjalan aman dan kondusif di Papua Barat.
Penegasan itu disampaikan Alberth Nakoh sekaligus menggubris pernyataan pemerintah Pusat bahwa Papua pada umumnya dan Papua Barat khususnya rawan konflik politik. Lalu, Tambrauw dan Maybrat jangan dijadikan rujukkan konflik oleh pemerintah Pusat pada pemilu 2019.
Dia mengklaim bahwa Papua Barat akan aman pada saat pemilu 2019, sebab pihak Kesbangpol akan sosialisasi cara berpolitik yang baik kepada masyarakat Papua Barat.
Hal itu ditegaskan Nakoh lantaran tingkat koordinasi aparat keamanan (TNI, Polri) di daerah ini sangat intens dalam menjaga keamanan bersama, apalagi didukung oleh masyarakat Papua Barat.
"Pemerintah Papua Barat akan lebih aman pada saat pemilu, sebab dukungan aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat di daerah ini sangat baik," sebut Nakoh, Selasa (2/10).
Kata Nakoh, pemerintah Pusat jangan menjadikan Maybrat dan Tambrauw sebagai rujukkan konflik politik, sebab pemilu berbeda dengan pilkada, maka dijamin Papua Barat akan lebih aman saat pemilu nanti.
Salah seorang tokoh masyarakat Selatan Papua Barat di Fakfak, Ali Kuaras saat ditemui di halaman kantor gubernur Papua Barat di Manokwari menjelaskan bahwa, Papua dan Papua Barat jangan dijadikan sebagai zona konflik politik oleh pemerintah Pusat.
"Ada aparat keamanan di Papua sehingga tidak boleh ada komentar bahwa Papua selalu konflik saat pemilu atau pilkada, sebab rakyat Papua saat ini sudah paham berpolitik yang baik" tambah Kuaras ketika ditemui wartaplus.com, Senin (1/10). *
