MANOKWARI,- Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy bertemu Sekretaris Bidang Politik dari Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Robert Campbell dan stafnya di Manokwari.
Direktur Eksekutif LP3BH didampingi Kepala Divisi Advokasi Perempuan dan Anak LP3BH : Thresje Juliantty Gasperz. Dalam pertemuan selama lebih kurang satu jam itu, diplomat asal Inggris tersebut menanyakan informasi mengenai situasi dan kondisi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, khususnya di wilayah Propinsi Papua Barat.
"Kami menjawabnya bahwa penegakan hukum di wilayah Papua Barat, terkait dgn konflik pertanahan, maupun pertambangan migas dan nonmigas masih sangat rendah. Dimana institusi penegak hukum di wilayah Provinsi Papua Barat belum berperan aktif secara maksimal," kata Warinussy.
Lanjutnya, justru lembaga kultur semacam Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) yang berada di garis depan dalam mendorong perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua seperti dalam kasus tanah adat 7 keret suku Mpur, Ireres dan Miyah di lembah Kebar - Kabupaten Tambrauw akhir Agustus 2018 lalu.
"Kami juga menjelaskan mengenai hubungan kerjasama antara LP3BH Manokwari dengan perusahaan asal Inggris, Byond Petroleum (BP) Indonesia di wilayah Teluk Bintuni. Khusus untuk melakukan pendidikan hukum kritis bagi masyarakat adat di daerah terkena dampak langsung maupun tak langsung dari proyek LNG Tangguh kerjasama," sebut Warinussy.
Kata Warinussy kepada Kedubes Inggris bahwa kerjasama ini sudah berlangsung sejak tahun 2009 hingga saat ini dan diikat dengan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang selalu diperpanjang tiap tahunnya.
LP3BH Manokwari, kata dia, dalam kaitan itu telah menjalankan program penguatan kelembagaan adat lokal di wilayah adat suku Sebyar.
Juga pengelolaan ketatapemerintahan yang baik (good governance) yg berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. LP3BH juga mendukung penguatan dan pemberdayaan hak asasi perempuan dgn membangun jaringan kerjasama perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Teluk Bintuni.
Berkenaan dengan itu, LP3BH Manokwari telah mendirikan Pos Pelayanan Hukum di Bintuni yg sementara ini mendapat dukungan melalui kerjasama dgn BP Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
"Kami juga menjelaskan mengenai situasi sosial dan kriminalitas yg menonjol di Manokwari dan Provinsi Papua Barat, terutama terkait peredaran miras, narkoba maupun kekerasan seksual dan penyalahgunaan lem fox/aibon serta tindak pidana korupsi" katanya, Selasa (4/9).
Diplomat dan staf Kedubes Inggris tersebut juga menjelaskan adanya dukungan beasiswa dari pemerintah Inggris untuk pendidikan lanjutan bagi para advokat dan pembela HAM di Tanah Papua termasuk LP3BH Manokwari.
Kesempatan itu, LP3BH Manokwari juga membeberkan tentang adanya penolakan rakyat Papua secara total dan masif saat ini thdp adanya divestasi saham PT.Freeport, juga mengakhiri dgn menjelaskan tentang penting dan mendesaknya Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya membuka dialog dgn rakyat Papua, guna mencari solusi damai terhadap berbagai masalah yg terjadi di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir ini. *
