JAYAPURA, - Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Papua kembali menunjukkan eksistensinya dengan serangkaian aksi penembakan yang dilakukan dalam sepekan terakhir. Seperti aksi penembakan yang terjadi di kabupaten Nduga dan Puncak Jaya yang menewaskan warga sipil. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pelaksanaan pilkada Gubernur Wakil Gubernur Papua.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Sebby Sambom mengklaim pihaknya bertanggung jawab atas aksi penembakan yang dilakukan di bandara Kenyam, Kabupaten Nduga.
"Komandan operasi lapangan TPNPB Kodap III Ndugama, Egianus Kogoya mengaku siap bertanggung jawab atas semua aksi yang dilakukan. Ini murni tanggung jawabTPNPB. Ini tidak ada hubungan dengan pihak manapun. Pada intinya kami menolak pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua. Ini perjuangan kami," tegas Sebby kepada wartaplus.com, Rabu (27/6) lalu.
Sebby juga mengklaim, pihaknya akan terus beraksi hingga tuntutannya (pilgub dibatalkan) dipenuhi oleh pemerintah.
Menanggapi klaim dari TPNPB ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya akan tetap meksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan di seluruh wilayah Papua, dari segala macam gangguan keamanan termasuk gangguan separatis seperti yang terjadi di Nduga dan Puncak Jaya.
"(kabarnya mau nyerang lagi?) Ya, kita akan tetap lakukan pengamanan. Kalau mereka serang, kita serang balik, kita pukul juga," tegas Tito kepada pers di Jayapura, Minggu (1/7).
Tambah Pasukan
Diungkapkan Tito, pasca insiden penembakan pesawat yang terjadi di bandara Kenyam, kabupaten Nduga, pihaknya telah menambah pasukan dari Mimika untuk memperkuat pengamanan di ibukota Kenyam saat pelaksanaan pemungutan suara.
"Khusus untuk Nduga kita memang ada penambahan pasukan dari timika ke kota kenyam. Laporan Kapolda semua sudah selesai pemilihannya,"ungkapnya.
Pencoblosan dilakukan di Kenyam, Kamis, 28 Juni, sempat ditunda sehari karena alasan keamanan. Dimana masyarakat sempat mengungsi ke hutan karena ketakutan pasca penyerangan KKSB
Terkait pelaksanaan pilkada di Papua dengan berbagai permasalahannya pada prinsipnya, menurut mantan Kapolda Papua ini, pihaknya bersama TNI hanya menjalankan tugas pengamanan.
"Terkait permasalahan pilkada adalah tugas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Kita hanya memastikan jangan ada gangguan hukum, sebab jika ada maka akan kita lakukan upaya hukum," tegas Tito.
Menyayangkan
Di kesempatan itu, Tito menyayangkan karena masih ada masyarakat Papua yang berpikir untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat konsen untuk pembangunan di Papua.
"Sekarang kita lihat presiden sangat luarbiasa konsen untuk membangun papua.Nah marilah kita sambut masyarakat dan pemerintah sama sama mendukung kebijakan presiden. Tidak perlu menggunakan kekuatan bersenjata. Tetapi kalau ada yang bandel akan berhadapan dengan TNI Polri, kita tidak akan segan untuk menghukum karena ada hukum di Indonesia yang mengatur hal itu," tegasnya.
Seperti diketahui sedikitnya terjadi tiga kali aksi penembakan di Nduga dalam kurun waktu yang berdekatan,22, 25 Juni, dan 27 Juni. Tiga orang warga sipil dinyatakan tewas akibat aksi keji ini, serta seorang anak kecil dan tiga orang pilot terluka (dua kali penembakan pesawat di waktu yang berbeda).*
