JAYAPURA ,wartaplus.com - Kepala Sekertariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits Ramandey, menjadi pembicara pembanding dalam Sosialisasi Rencana Rekrutmen 2.000 calon bintara Polri tahun 2024, dari rencana 10.000 anggota Polri untuk di tempatkan di 6 provinsi di Tanah Papua harus menjadi perhatian serius. Hal ini diungkapkannya saat siaran langsung TVRI Papua (27/03/24).

Pada era kepemimpinan Kapolda Papua Irjen. Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., M.H ada kebijakan afirmatif bagi anak-anak Papua dengan memberikan hadiah 70% kuota untuk OAP baik bintara dan pasangan yang sekolah adalah kebijakan yang perlu di dukung terus oleh pemerintah kabupaten, kota dan Provinsi Papua.

Frits Ramandey penulis buku Menjadi Polisi di Era Otsus Papua, menyebutkan bahwa pelibatan Komnas HAM dalam pengawasan rekrutmen polisi bukan tanpa dasar, karena Mabes Polri dan Komnas HAM RI mempunyai MOU.

Ditambahkan dalam konteks Papua agar dapat mengakomodasi anak-anak asli Papua menjadi Polisi, Komnas mendorong kebijakan diskriminasi positif bagi OAP, sepeti perlunya penurunan tinggi badan, penurunan standar nilai Ijasah dan nilai tes psikologi.

"Selain itu di berikan prosentasi 70% kuota khusus bagi OAP, karena semua langkah ini sudah dibuat dalam keputusan Kapolda lalu dan diumumkan ke publik dan hanya berlaku dalam seleksi polisi tahun 2024. "Tidak hanya untuk bintara tapi juga AKPOL dan sekolah alih golongan bintara ke petugas, "ujarnya.