JAYAPURA,wartaplus.com - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Papua pada Senin (25/3/2024) siang.

Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 500an ASN dari 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memprotes kinerja dan kebijakan Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun yang dinilai mementingkan kelompok tertentu.

Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua, Nattan Ansanay menilai Penjabat Gubernur Ridwan Rumasukun telah melakukan praktik pemerintahan yang buruk dan melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III, serta secara terang-terangan membangun dinasti dan KKN di dalam birokrasi Papua untuk memuluskan kepentingannya.

“Hari ini kami ASN Papua yang didominasi anak-anak Papua pemilik negeri ini datang dengan tujuan baik, kami tidak ingin menuntut jabatan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran. Kami tolak hasil pelantikan eselon III dua 15 Februari 2024 yang benar-benar tidak sesuai aturan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan BKD,” kata Nattan dalam orasinya di depan ratusn ASN yang hadir.

Menurut Nattan, praktik nepotisme sangat tampak dalam pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu. Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi-Saireri yang memiliki jabatan sebelumnya dicopot dan tidak dipakai. 

“Anak Penjabat Gubernur Papua yang baru TMT 2010 sudah naik jabatan menjadi IVB, sementara masih banyak kami anak Papua yang layak untuk duduk di situ. Kenapa kami tidak diberdayakan? Apakah karena kami tidak setor jadi tidak dilantik,” tanya Natan dalam orasinya disambut tepuk tangan ASN yang hadir.

Sementara itu, Sekretaris Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua, Benyamin Wayangkau, mengatakan, pemerintahan di era Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun sangat miris karena roda pemerintahan tidak berjalan maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua. 

"Dari kantor inilah keluar kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Tapi bagaimana masyarakat bisa sejahtera sementara ASN Orang Asli Papua saja tidak diperhatikan. Karena itu, kita semua sudah satu suara, tuntut Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda dicopot," tegasnya.

Benyamin menyayangkan praktik nepotisme dalam penempatan jabatan di eselon III Provinsi Papua. Sebab dengan tindakan ini, Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda telah melecehkan harga diri anak-anak Papua yang sudah sekian lama berkarir di pemerintahan.

“Hari ini kita lihat banyak anak Papua demo karena tidak diberi jabatan, itu artinya Penjabat Gubernur tidak punya hati untuk bangun Papua. Ini praktik yang buruk yang harus kita lawan. Hanya karena anak kandung, maka dilantik untuk jabatan tertentu. Ini adalah nepotisme dan harus dihentikan," ujarnya. 

Dalam aksi yang berlangsung kurang lebih 3 jam itu, massa menuntut Presiden Jokowi mencopot Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun bersama Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Derek Hegemur dan Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala dari jabatannya. 

"Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk mengevaluasi dan mencopot Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun dan Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur dari jabatannya," pinta Benyamin. 

Selain itu, meminta kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun. 

"Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk memerintahkan KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap Penjabat Gubernur Papua dan Pj Sekda Papua terkait penggunaan anggaran selama menjabat," serunya.

Massa pendemo ini berencana akan menduduki Kantor Gubernur Papua jika tuntutan mereka tidak dijawab oleh Presiden Joko Widodo. *