JAYAPURA, wartaplus.com - Provinsi Papua menjadi tuan rumah Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkordia) tahun 2023 untuk wilayah timur Indonesia.
Acara yang diselenggarakan oleh KPK RI bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua ini berlangsung di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Selasa (14/11) pagi, dihadiri 115 pemerintah daerah dari 11 Provinsi di wilayah timur Indonesia.
Mengusung tema "Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju", kegiatan ini juga dihadiri perwakilan 12 Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, LSM dan perwakilan para tokoh Papua. Di sela acara pembukaan, juga dilakukan pengukuhan tim Penyuluh Anti Korupsi oleh Pj Gubernur Papua.
Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Budi Waluyo mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hakordia yang akan digelar pada 9 Desember 2023 mendatang.
"Puncak Road to Hakordia berlangsung pada 14 dan 15 November. Pada dua hari ini akan digelar seminar untuk menguatkan komitmen dan sinergi untuk berantas korupsi," katanya.
foto: Dian Mustika
Sinergitas Perangi Korupsi
Pimpinan KPK, Johanes Tanak dalam sambutannya mengatakan, pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki peran kunci dalam mencegah dan mengatasi korupsi.
"Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat dituntut semakin serius dan bersatu memerangi korupsi," ujarnya.
"Optimis dan sinergis dari masyarakat Indonesia dan menjadi representasi dari kebersamaan untuk memberantas korupsi demi kemajuan Indonesia,"
Johanis Tanak berharap, Hakordia tidak hanya menjadi perayaan, namun juga menjadi momentum untuk sebuah gerakan bangkitnya semangat masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan karena korupsi.
"Sejatinya kehadiran KPK di daerah merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai dengan Amanah Undang-undang. Dalam banyak kesempatan, kami melihat bahwa persoalan korupsi di daerah perlu pendekatan khusus," ujarnya.
Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah, menjadi pertimbangan KPK membentuk Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi yang dibagi kedalam 5 wilayah, untuk mendampingi kerja pemerintah daerah, bekerjasama dengan APIP dan Aparat Penegak Hukum.
"Pemberantasan Korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah," tukasnya.
Harus diakui kinerja pemberantasan korupsi di daerah belumlah optimal. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pemda, namun tidak sedikit agenda yang belum selesai. Sehingga perlu upaya konsisten untuk membangun dan mempertahankan ekosistem antikorupsi di daerah
"Tidak ada upaya biasa-biasa aja yang bisa mempercepat pemberantasan korupsi. Harus ada akselerasi yang didukung dengan tekad yang kuat untuk berubah," ucapnya.
Untuk itu, lanjut Johanis, perlu ada upaya untuk mengakselerasi agenda mendasar pencegahan korupsi di daerah dengan melengkapi regulasi, memperbaiki sistem dan melakukan kolaborasi secara efektif dengan lintas pihak.
Dukungan Pemprov Papua
Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota beserta semua pihak di Papua mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Mari kita bergandengan tangan, bekerjasama dan berkolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mencapai Indonesia Maju. Dengan begitu diharapkan masalah korupsi dapat diatasi dengan lebih efektif,” ajak Ridwan.
Bupati Mamberamo Raya, Jhon Tabo mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK yang telah menggelar seminar dan lokakarya.
"Kegiatan ini membawa pencerahan kepada kita selaku aparatur pemerintah di daerah yang mengelola keuangan daerah. Tadinya kami trauma dengan aturan yang tidak kami mengerti, tapi hari ini kami boleh dapat pengetahuan wawasan tentang pengelolaan keuangan yang baik," ucapnya.
"Ke depan pastinya kami akan mendorong staf untuk benar bekerja dengan hati yang jujur, supaya bisa membawa kemajuan daerah kesejahteraan bagi masyarakat," tegasnya.
Kegiatan Road to Hakordia 2023 yang berlangsung selama 2 hari ini juga diisi dengan pameran UMKM dan kuliner.**
