JAYAPURA, wartaplus.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah menggelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, berlangsung di Aula Kantor Distrik Mulia, Jumat (25/08).
Hadir dalam kegiatan itu, Plh. Sekda Esau Karoba, S.PAK, M.Si, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Jenifer Darling Tabuni, SE beserta staff, Sekretaris DP3AKB Abdul Manan, SH, M.KP, Plt Ketua DWP Ny. Nori Tabo Karoba, dan Seluruh Peserta Sosialisasi.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam mengaplikasikan pembangunan yang responsive gender cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dalam rencana strategis Pemerintah Puncak Jaya yang menjelaskan secara ideal visi, misi, strategi, tujuan dan capaian tentang keadilan dan kesetaraan gender. Secara konseptual, rencana strategis telah mengakui dan menetapkan nilai dan issu gender sebagai bagian dari pembangunan.
Sekretaris DP3AKB Abdul Manan, SH, M.KP dalam laporannya menyatakan, kegiatan ini nantinya dilaksanakan di 7 distrik dengan sumber dana otsus.
Adapun tujuan dari Pendidikan Politik bagi ibu-ibu yang ada di Puncak Jaya antara lain meningkatkan pengetahuan tentang konsepsi gender, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender, penguatan komitmen, sinergi, dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan Kabupaten Puncak Jaya.
"Selain itu untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan di Puncak Jaya” ujar Abdul Manan.
Ikut Serta Membangun Daerah
Di tempat yang sama Plh Sekda Esau Karoba dalam sambutannya menyampaikan, perempuan Indonesia telah diberikan kesempatan yang luas untuk ikut serta dalam membangun dan menyukseskan daerah.
"Salah satu contoh ibu Jenifer Darling yang berasal dari Puncak Jaya sukses menjadi Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, selain itu Kabupaten Puncak Jaya juga sukses mempertahankan keterwakilan wanita sebagai anggota DPRD di Kabupaten Puncak Jaya, dan ibu Yubelina Enumbi sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, hal ini sebagai bukti bahwa penyamarataan gender di Puncak Jaya patut diapresiasi oleh masyarakat," ungkap Plh Sekda.
Lanjut katanya, secara progresif, Pemda Puncak Jaya menetapkan sasaran pembangunan melalui program affirmasi kepada lima kelompok rentan yaitu, perempuan, anak, lansia, difable dan orang miskin.
Adanya realita ketidakadilan terhadap kaum perempuan mengakibatkan perempuan menjadi serba tertinggal dan terbelakang sehingga menghambat pembangunan.
"Dengan demikian perempuan perlu diberdayakan dengan berbagai program pemberdayaan perempuan agar dapat memiliki akses dalam pembangunan," katanya.
Sinergi dan kemitraan program pemberdayaan perempuan sebagai implementasi dari tujuan Pembangunan berkelanjutan pada tujuan ke 5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
Sementara itu, dalam paparannya, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jenifer Darling Tabuni selaku narasumber dalam judul Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu menjelaskan, setiap perempuan memiliki hak untuk berpolitik, keterwakilan perempuan secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah direvisi.
"Tetapi fakta setelah penetapan UU No. 15 Tahun 2011 menunjukkan jumlah perempuan yang terlibat dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu belum mencapai 30 persen," katanya.(adv)
