MANOKWARI,wartaplus.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw, M.Si mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) setempat fokus pada akselerasi digitalisasi untuk peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat, termasuk perempuan di pedesaan dan perempuan dengan disabilitas. 

Hal ini dikatakan penjabat gubernur dalam kegiatan sinergi event Woman20 (W20) dan Pre event FEKBI BI Provinsi Papua Barat dengan tema  “Inclusive Growth Build Resilience: Focus On Rural Women and Women With Disabilities”

Tak hanya itu saja, penjabat gubernur juga mengapresiasi Bank Papua yang telah mempersiapkan kanal transaksi pendapatan daerah melalui quick response code Indonesian standard (QRIS) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diresmikan hari ini, Kamis (9/6/2022). 

“Digitalisasi menjadi penghubung masyarakat dalam keterbatasan mobilitas selama pandemi. Digitalisasi mampu memberikan dampak yang menguntungkan bagi perempuan pedesaan misalnya dalam meningkatkan pertanian, mengakses pasar untuk melakukan jual-beli hingga mempelajari keterampilan baru dari internet,”jelasnya.

Tak hanya itu saja, digitalisasi memberikan dampak keuntungan lainnya bagi penyandang disabillitas yang memperoleh pekerjaan secara online baik di luar dan dalam negeri.

“Digitalisasi mampu menawarkan banyak peluang dalam peningkatan pemberdayaan serta partisipasi perempuan untuk lebih setara di psar tenaga kerja, pasar keuangan dan kewirausahaan,” katanya.

Walau begitu, penjabat gubernur mengakui masih adanya hambatan yang menghalangi kemajuan perempuan dari banyak peluang menguntungkan di era digitalusasi.

“Salah satu upaya besar pemerintah yang akan ditempuh dalam membuka hambatan ini adalah memberikan akses yang lebih baik terhadap teknologi digital baru kepada perempuan demi tercapainya kesetaraan gender,” katanya.

Terlebih digitalisasi menjadi pintu masuk system pembayaran ke dalam ekosistem baru yang dikenal dengan ekonomi dan keuangan digital. Perkembangan sistem pembayaran secara langsung menjadi belanja dengan cara online.

Untuk percepatan perluasan digitalasasi serta mendukung tata Kelola keuangan dan keuangan eksklusif, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 3/2021 tentang satuan tugas percepatan digitalisasi daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi eleltronifikasi transasksi pemda (ETkat PD) serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital, mewujudkan keuangan inklusif serta meningkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Untuk respon cepat terhadap Kepres ini, pemda teleh bersinergi dengan Bank Indonesia dan BPD Papua yang hari ini secara langsung meresmikan produk layanan pemda berbasis elektronik mendukung ETPD yakni membayar pajak kendaraab bermotor dengan QRIS, membayar pajak dan retribusi daerah via ATM di Kabupaten Manokwari dan peresmian 2 pasar siap QRIS di Manokwari City Mall (MCM) dan Kalawai Mart. 

“Kami berhadap dengan peresmian ini dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat untuk mewujudkan kemandirian daerah serta kemudahan masyarakat dalam bertransaksi dengan QRIS,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, guna mendukung era digitalisasi, Pemprov Papua Barat telah memiliki Cash Management System (CMS) untuk mengelola belanja daerah. CMS membantu BPKAD melakukan transaksi pencairan SP2D, karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan sisten yang ada di bank, sehingga kecepatan dan rekonsiliasi data lebih tepat dan serta penyetoran pajak ke negara bisa dilakukan melalui CMS.

Penyediaan berbagai kanal transasksi pemda, baik pengeluaran dan penerimaan daerah menjadi komitmen pemda dalam inklusi transaksi non tunai khususnya melalui pengenalan produk dan jasa keuangan digital. 

“Kami juga mendukung percepatan pembangunan dainfrastruktur dan sinergi guna mendukung percepatan pembentukan ekosistem ekonomi digital, sehingga diharapkan masyarakat, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam peningkatan literasi digital,” katanya.

Penjabat gubernur juga mengajak 13 kabupaten/kota di Papua Baarat mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemda baik pengeluaran dan penerimaan daerah serta memanfaatkan digitalisasi dalam proses pemasaran dan penjualan produk. 

“Hal ini guna menjadi fasilitas dan dukungan terhadap perempuan pedesaan dan perempuan dengan disabilitas sebagai potensi baru untuk peningkatan ekonomi di Papua Barat,”ujarnya.*