JAYAPURA , wartaplus.com - Terkait isu DPP KNPI meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mendagri Tito Karnavian agar mempertimbangkan penunjukan Deputi II BNPP Komjen Paulus Waterpauw sebagai PJ Gubernur Papua Barat dibantah keras oleh pengurus pusat KNPI.

Hal itu Wakil Ketua Umum DPP KNPI Amin Ngabalin ketika dikonfirmasi, Minggu (10/4) malam.Menurut Amin, DPP KNPI tidak pernah mengeluarkan stegmen tersebut dari oknum yang bukan pengurus resmi.

"Itu hanya beberapa orang yang mengatasnamakan DPP KNPI, dia (Iwan Harahap red) bukan pengurus dan tidak pernah mengenal nama itu," tegasnya.

Ia menegaskan dengan tegas bahwa KNPI tidak pernah mengulik atau menolak kebijakan apapun dari pemerintah. "Kita tidak pernah mengurus hal itu, apapun kebijakan pemerintah, kami pada prinsipnya mendukung apalagi demi kemasyarakatan," tuturnya.

Dikatakkan, terkait dengan penunjukan Komjen Paulus Waterpauw sebagai PJ Gubernur Papua Barat dinilai sangat tepat.

"Tidak mungkin penunjukan itu tidak ada dasar dan pertimbangan, sosok Paulus Waterpauw adalah orang yang tepat, selain itu beliau juga memiliki kemampuan yang baik sebagai anak asli Papua," tegasnya.

Amin juga akan melaporkan hal ini kepada ketua umum perihal prihal isu penolakan yang mengatasnamakan DPP KNPI. "Terkait dengan tindaklanjut saya akan laporkan kepada pak Ketum, apa langkah selanjutnya saya akan komunikasi kembali," ujar Amin.

Sementara itu diketahui DPP KNPI, pada Selasa (12/4) mendatang akan menggelar jumpa pers di Gedung Kemendagri terkait dengan pengunjung Paulus Waterpauw Menjadi Pjs Gub Papua Barat yang saat ini sebagai Deputi II BNPP Kemendagri.

Mereka meminta kepada Presiden dan Kemendagri agar mempertimbangkan hal tersebut dan memilih sosok yang netral tanpa ada kepentingan politik tertentu pada suatu kelompok.*