MULIA, wartaplus.com - Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 di Aula Sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak Jaya, Rabu (23/03).
Kegiatan ini dibuka Plh. Sekda Yahya Wonorenggo, S.IP, Plt. Tampak hadir, unsur Forkopimda, para Pejabat Eselon II dan III, Staf Ahli serta tim Asistensi Bappeda Provinsi Papua.
Plt. Kepala Bappeda, Temin Enumbi dalam laporannya menyampaikan tujuan dilaksanakannya Musrenbang Kabupaten Puncak Jaya TA 2023, untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi OPD dan mendapatkan rincian Rancangan Awal RKA SKPD.
"Khususnya yang berhubungan dengan pembangunan, dan untuk mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dangan pembangunan” tuturnya.
Temin juga mengapresiasi Kabupaten Puncak Jaya menjadi Kabupaten pertama dari seluruh Kabupaen/Kota di Papua bahkan Nasional yang RPD nya telah Disahkan menjadi Perbup Nomor 3 TA 2022 tentang RPD Kabupaten Puncak Jaya tahun 2023 - 2026.
Tim Asistensi Bappeda Provinsi Papua Najib Suaery, selaku Kasubbid Pengamanan Kawasan menyampaikan, penyusunan RKPD hendaknya mengacu pada penyusunan Rencana Induk percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022 - 2041 sebagaimana amanat Undang - undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.
"Dokumen RIPPP disusun dengan merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG-S) 2030, visi Indonesia 2045, RPJP 2005 - 2025, RPJMN 2020-2024, Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan berbagai perencanaan lainnya” jelasnya.
Sementara itu, Plh. Sekda Yahya Wonorenggo mewakili Bupati Puncak Jaya dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi pemerintah pusat membuktikan bahwa Puncak Jaya sudah berada dijalan yang cepat dan tepat serta pembuktian komitmen pembangunan.
"Kita semua sudah sangat siap untuk menjalankan perencanaan pembangunan memasuki masa transisi kepemimpinan daerah,” tukasnya.
Di kesempatan itu, Plh. Sekda Yahya Wonorenggo memberikan penghargaan kepada 4 OPD terbaik yakni Distrik Fawi, Badan Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja, dan Inspektorat atas kinerjanya proaktif mengikuti dan mandiri menginput dokumen perencanaan.
Selain penghargaan, juga turut diberikan sanksi kepada OPD yang lambat memasukkan dokumen berupa penundaan pencairan hak rutin operasional ASN Triwulan I.
Yahya mengapresiasi kinerja Bappeda yang konsisten dan proaktif mendorong OPD untuk terampil megoperasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam waktu yang relatif singkat. Dirinya optimistis jajarannya mampu menyelesaikan target sesuai jadwal.(Adv/ProkopimPJ)
