MULIA, wartaplus.com - Sejumlah Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang berasal dari 302 kampung dan 27 Distrik meminta kejelasan tuduhan yang melibatkan Oknum DPRD Puncak Jaya berinisial SG. Pasalnya, oknum tersebut dianggap menjadi dalang kisruh persoalan dana kampung Puncak Jaya.
Mereka menyuarakan aksinya di Halaman DPRD Pagaleme Puncak Jaya, Kamis (25/3) siang
Bersama para kepala Distrik dan Kepala kampung, massa mulai bergerak mendatangi Kantor DPRD untuk melaporkan SG kepada Badan Kehormatan DPRD agar ditindak tegas.
Koordinator Massa, Irianto Wonda menyampaikan kekecawaan mereka atas tindakan oknum pejabat publik tersebut yang menggiring opini dan memberitakan berita hoax dan isu miring terkait kepala kampung.
Bahkan melontarkan provokasi bahwa Bupati akan ditahan. Isu tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah baru ditengah masyarakat.
“Kami seluruh masyarakat, para Kepala Distrik dan Kepala Kampung meminta kepada sdr. SG atau oknum yang bermain di Kejati Papua untuk memberikan penjelasannya atas tuntutan siapa yang membuat drama di Kejati Papua bahwasanya ada dugaan korupsi dana kampung di Puncak Jaya dengan jumlah Rp160 Miliar,” tegas Irianto.
Ia mengaku, aksi mereka punya dasar yang kuat. Karena mereka memiliki saksi dari masyarakat yang dianggap ikut menyaksikan SG yang sudah membuat perjanjian untuk 125 jabatan kepala kampung, dan memprovokasi mantan kepala kampung serta mengatasnamakan masyarakat Puncak Jaya.
"Ini merupakan tindakan tidak terpuji karena dianggap sudah tidak menghormati para kepala kampung yang sah dilantik Bupati," tukasnya
Irianto kembali menegaskan bahwa apabila di kemudian hari oknum SG dan beberapa oknum terkait mencoba membuat drama baru lagi terkait jabatan kepala kampung, maka pihaknya bersama seluruh masyarakat Puncak Jaya akan mencari dan meminta pertanggungjawaban SG
"Karena sudah ikut terlibat mematikan SDM masyarakat Puncak Jaya dan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di Puncak Jaya,” tegasnya.
Irianto berharap tuntutan masyarakat Puncak Jaya kepada DPRD Puncak Jaya untuk segera memanggil oknum SG dan mengklarifikasi.
“Segera menghadirkan SG agar dapat mengklarifikasi tindakannya di rekaman video yang beredar di dunia maya dan membawa kepala suku Sentani, Saireri dan masyarakat Sentani serta Kerom yang mengatasnamakan 125 kepala kampung dan mendatangi Kejati membuat laporan tidak benar tanpa bukti” tegasnya lagi.
Hal tersebut dianggap sudah mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah Puncak Jaya serta reputasi Bupati yang sah, untuk itu masyarakat meminta agar SG segera dihadirkan karena tindakan SG dianggap dapat menciptakan perang suku susulan.
"Apabila dalam waktu 2 minggu Ketua DPRD tidak menghadirkan SG untuk klarifikasi maka masyarakat akan melakukan investigasi mandiri serta mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar," tekannya. (Adv)
