JAYAPURA, wartaplus.com - Untuk pertama kalinya Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
Ini merupakan sejarah baru pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya dibawah kepemimpinan Bupati Yuni Wonda S.Sos,S.IP,MM dan Wakil Bupati, Deinas Geley, S.Sos, M.Si.
Dimana sejak Kabupaten ini berdiri selama kurang lebih 23 tahun, baru pada tahun ini, BPK menaikkan tingkatan opini WTP dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disandang selama 6 tahun berturut.
Sebelumnya itu, Puncak Jaya selalu mendapat opini disclaimer tiap tahunnya.
Penyerahan LHP oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Paula Simatupang kepada Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda dan Ketua DPRD, Zakaria Telenggen, berlangsung di Aula kantor perwakilan BPK Papua, Senin (24/8) pagi
Turut mendampingi Bupati, Plt. Sekretaris Daerah Tumiran, S.Sos, M.AP, Asisten III Bidang Administrasi Umum Mulyadi, S.Sos, M.AP, M.KP, Kepala BPKAD Yubelina Enumbi, SE, Kepala Inspektorat M. Ahyar, Kepala Bappeda Dr. Pilemon Tabuni, S.Pak, M.Si, Sekretaris Dewan Daud Wendamili, dan Sekretaris Bappeda, Edikusman, S.STP
"Hari ini merupakan sejarah karena Puncak Jaya untuk pertama kalinya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK atas opini yang diberikan," ucap Bupati Yuni kepada wartawan usai acara
Diakui Yuni, selama ini pemerintah daerah terus bergumul dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
"Namun itulah yang menjadi tanggung jawab kami sebagai kepala daerah baik secara institusi maupun tanggung jawab dalam kelembagaan," ujar Yuni
Dengan pencapaian ini, aku Yuni, akan menjadi penyemangat dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik ke depan
"Kita (pemerintah daerah) bertanggung jawab untuk mempertahankan predikat yang sudah kita raih, sehingga kekurangan yang sudah di laporkan oleh BPK itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan perbaikan, untuk membuat lebih baik ke depan," tegas Yuni
Dia menambahkan, selama ini Kabupaten Puncak Jaya dikenal sebagai Zona Merah karena hampir setiap saat selalu saja terjadi teror penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata( KKB)
"Tugas kami memang berat, namun kita bersyukur bahwa dalam 2 tahun lebih kepemimpinan saya dan wakil Bupati, yang dulu Puncak Jaya sering terjadi penembakan, sekarang sudah tidak ada sebab kami sudah membenahi itu, sehingga saat ini bisa dilihat kabupaten Puncak Jaya sudah lebih aman dan kondusif," ungkapnya
Bupati Yuni dan segenap jajaran pemerintahan dan masyarakat Puncak Jaya sekali lagi menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas pencapaian ini dan juga ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada perwakilan BPK Papua atas opini yang telah diberikan
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Papua, Paula Simatupang dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain; perusahaan aset tetap yang belum terbit, pengelolaan dana BOS, dana kapitasi dan pengelolaan persediaan tertib dan kesalahan penganggaran
"Atas temuan ini kami dari BPK merekomendasikan perbaikan untuk ditindaklanjuti," kata Paula
Selain Puncak Jaya, Kabupaten lain yang juga meraih WTP untuk pertama kalinya yaitu kabupaten Supiori dan Paniai.**
