JAYAPURA, wartaplus.com - Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Costan Oktemka, menuding ada sekelompok orang yang sengaja memanfaatkan momen pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 untuk membuat keributan, agar mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di daerahnya.
“Yang melakukan aksi telah disusupi oleh kepentingan lain, sebab sudah ada oknum-oknum tertentu yang komporin dari Jakarta maupun di Jayapura, dengan memanfaatkan moment ini, dengan maksud mengganggu pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pegunungan Bintang,” ungkap Bupati Constan saat dihubungi wartawan lewat sambungan telepon, Sabtu (1/8) .
“Kecewa wajar, tapi jangan sampai disusupi kepentingan lain, terutama kepentingan politik, karena sekarang sudah masuk dalam tahapan Pilkada,” ujarnya menyayangkan jelasnya.
Bupati Constan Oktemka menegaskan, terkait aksi protes hasil pengumuman CPNS yang berujung pengrusakan di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu, menurutnya dapat dimaklumi lantaran masyarakat khususnya pencari kerja (pencaker), belum memahami system rekruitmen baru.
“ Kekecewaan itu hal yang wajar, saya pahami itu, masih banyak masyarakat terbawa pola lama, kalau sebelum bupati maupun pejabat di daerah menentukan, tapi itu tidak berlaku untuk sekarang ini dan seterusnya,” katanya.
Dia menegaskan, hasil kelulusan itu dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan pusat. Oleh karenanya secara Bupati membantah tudingan jikalau dirinya melakukan intervensi terhadap hasil kelulusan tersebut.
”Kami laksanakan itu sesuai petunjuk dari atas. Saya tegaskan lagi, nilai menentukan hasil. Bukan Bupati atau siapapun,” tegasnya.
Inipun, lanjut dia, Pemerintah memberi kebijakan rekruitmen secara Offline. Pernyataannya, bagaimana kedepan jika penerapannya dilakukan Online?
“Saya sampaikan, bahwa system ini mau mengingatkan kita, hidup kita tidak ditentukan orang lain, tapi dari diri kita sendiri., Hasil kerja keras, hasil belajar itulah yang menentukan kita seperti apa,”tukasnya
Sehingga, jika ada yang tidak puas, lanjut Bupati, tak perlu dengan keributan. Tapi, lakukan kroscek langsung di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Sementara itu, terkait adanya protes hasil tes CPNS 2018 ini, menurut Bupati, tak hanya terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang saja.
“Jadi sekian tahun tidak ada penerimaan CPNS, dan sekali penerimaan jumlah pendaftar sangat banyak, sementara kuota formasi terbatas. Sehingga pemerintah memaklumi hal itu,” katanya
Bupati menambahkan, untuk pencaker yang belum beruntung pada Formasi 2018, masih memiliki kesempatan mempersiapkan diri untuk Formasi 2019, yang rencananya dibuka pada Maret 2020 mendatang.
“Ini kesempatan, persiapkan diri dari sekarang, peluang itu masih ada, saya juga sudah perintahkan BKD dalam bulan segera mendata ouput perguruan tinggi termasuk yang tidak lolos pada formasi sebelumnya, untuk diajukan lagi, agar dapat diikutkan kembali pada formasi 2019 nanti,” pesannya
Untuk diketahui, sebelumnya mantan Ketua Komna HAM, Natalius Pigai dalam cuitan twitternya menyinggung soal Otsus Gagal di Papua dan mencontohkan Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai salah satu Kabupaten di Papua yang tidak menerapkan UU otsus secara baik lebih khusus dalam penerimaan CPNS 2018 yang mana diiisi 85 persen Non OAP. Sementara Bupati sedang bergerilya untuk mencari partai di Jakarta. Dalam cuitannya Natalius juga menulis jikalau kantor BKD Pegunungan Bintang dihancurkan sambil menyematkan foto hasil tangkapan layar kondisi kantor BKD yang berantakan.**
