JAYAPURA,wartaplus.com - Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini aparat keamanan TNI dan Polri terbukti lemah memberikan jaminan keamaman bagi para karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam melaksanakan pekerjaan mereka menghidup diri, keluarga dan memberikan pemasukan bagi pendapatan Negara, pendapatan Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika di areal operasi tambang tembaga, emas dan perak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Hal itu disampaikan mantan anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014, Paskalis Kossay di Jayapura, Kamis menanggapi insiden penembakan siang bolong di areal perkantoran PTFI, Kuala Kencana, Mimika pada Senin (30/3) yang menewaskan satu karyawan asal Selandia Baru, Graeme Thomas Wall (57) dan melukai dua karyawan lainnya asal Indonesia, Ucok Simanungkalit dan Jibral Bahar.
“Kami tidak mempersoalkan siapa yang menembak sampai menewaskan dan melukai karyawan Freeport karena hal itu butuh investigasi independen yang mendalam, namun dari segi tanggungjawab keamanan areal operasi tambang Freeport yang berada di atas pundak aparat keamanan Negara TNI dan Polri maka insiden kemanusiaan itu membuktikan secara kasat mata bahwa Negara lemah dan kecolongan dalam menjaga dan memelihara keamanan kerja karyawan Freeport,” tegas Paskalis Kossay dalam rilisnya yang diterima wartaplus, Kamis (2/4) siang
Salah seorang tokoh umat Katolik asli Papua ini mengatakan, informasi yang didapat dari berbagai media massa yang memberitakan tentang insiden kemanusiaan tersebut menyebutkan bahwa penembakan tersebut berlangsung di sekitar areal perkantoran PTFI Kuala Kencana pada Senin (30/3) siang sekitar Pkl.14.00 WIT. Malahan, informasi seputar akan adanya gangguan keamanan di areal Freeport sudah pernah diberitakan media pada 4 maret 2020 lalu.
Kita dapat membayangkan, apabila rencana gangguan keamanan di areal PTFI itu sudah diberitakan secara luas oleh media massa, bagaimana mungkin aparat keamanan yang ditugaskan menjaga keamanan di Tembagapura dan Kuala Kencana tidak secara sungguh-sungguh melakukan tindakan antisipatif agar kondisi keamanan dapat terjaga dengan baik yang memungkinkan para karyawan Freeport dapat bekerja dalam suasana tenang tanpa mengalami gangguan berarti?
Lebih dari itu, peristiwa kemanusiaan yang memilukan hati itu, justru terjadi pada siang hari, bukan pada malam hari yang dapat menjadi alasan dari pihak keamanan untuk menyatakan bahwa mereka tidak mampu memantau pergerakan orang tak dikenal di area tersebut, apalagi aparat keamanan yang bertuga di daerah konflik itu sudah pasti memeiliki peralatan canggih untuk memantau setiap gerakan yang diduga dapat mengganggu keamanan dan kenyamaman karyawan Freeport untuk bekerja.
Kebobolan
“Dengan kejadian ini maka kita dapat memberikan kesimpulan sementara bahwa telah terjadi kecolongan intelijen dan kebobolan pengamanan areal obyek vital nasional yang merupakan tugas utama aparat keamanan,” kata mantan anggota DPR Papua periode 1999-2009 itu.
Paskalis meminta pihak-pihak terkait yang peduli pada kemanusiaan membentuk Tim Investigasi independen agar secepatnya datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) gna melakukan investigas secara cermat untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden tersebut.
“Dengan dilakukannya investigas indepent yang melibatkan keluarga korban maka public dapat mengetahui secara terang benderang, oknum atau kelompok mana yang melakukan penembakan tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan karena telah beredar dugaan dan pertanyaan yang simpang suir di kalangan masyarakat di Papua dan di luar Papua bahwa jangan sampai pelaku penembakan itu adalah aparat keamanan itu sendiri atau kelompok yang dinamakan pengacau keamanan,” katanya.
Menurut Paskalis yang mantan peserta Kursus Reguler Angkatan (KRA) ke-39 LEMHANNAS Tahun 2006 ini, investigasi yang mendalam dan indepent juga harus dilakukan demi menjaga citra TNI dan Polri yang selama ini dituding melakukan tindakan kekerasan dengan senjata di areal operasi Freeport apalagi, insiden kekerasan di areal tambang tersebut bukan baru pertama kali terjadi tetapi sudah berulang kali namun hingga sekarang pihak keamanan belum mampu menangkap dan memroses hukumkan mereka yang diduga melakukan tindakan kekerasan tersebut.
“Pada prinsipnya, kami tidak membenarkan tindakan kekerasan dalam bentu apapun juga oleh siapapun juga namun kami ingin menagaskan bahwa ternyata dengan hadirnya begitu banyak aparat keamanan di areal kerja Freeport belum menjamin keselamatan dan kenyamanan kerja semua orang yang berada di areal obyek vital nasional itu. Kami memberikan kritik konstruktif bukan karena tidak mencintai Indonesia tetapi demi kebaikan Indonesia di hati sanubari rakyatnya sendiri dan di mata masyarakat internasional serta agar peristiwa yang memilukan hati ini tidak sampai terulang kembali,” katanya.
Apalagi, salah seorang korban tewas diterjang peluru di areal kantor PTFI Kuala Kencana, Timka itu adalah warga Negara asing asal Selandia Baru. Hal ini dapat menjadi preseden buruk terhadap pengelolaan keamanan di areal obyek vital nasional itu.
“Dengan kematian pekerja asing tersebut di tengah penjagaan ketat aparat keamanan maka apa kata dunia. Kami memperjuangkan nilai kehidupan di dalam diri manusia yang adalah ciptaan Tuhan, tanpa sedikitpun mempersoalkan ideology politik manapun juga. Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang paling hakiki karena itu adalah anugerah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, tanpa membedakan suku, agama,ras, aliran politik dan asal Negara. Kemanusian Yang Adil dan Beradab merupakan salah satu sila dalam Pancasila yang harus diamalkan oleh siapapun juga,” tegas Paskalis
