MANOKWARI, wartaplus.com - Bawaslu Kabupaten Manokwari optimistis lakukan pengawasan terbaik, guna cipta kondisi dari daerah Rawan 1 menjadi Aman 1 untuk seluruh Indonesia dalam Pilkada serentak 2020.
Ketua Bawaslu Manokwari, Syors A Prawar mengungkapkan, keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Manokwari bukanlah suatu hal yang harus ditakuti. Sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan, Bawaslu telah getol melakukan sosialisasi kesadaran partisipasi masyarakat, untuk membuktikan bahwa Manokwari Kota damai dalam wujudkan Pilkada yang bermartabat.
Menurut Syors saat ditemui wartawan, Selasa (25/2) kemarin, untuk menciptakan politik yang aman, pihaknya sudah mengintruksikan kepada Satker Tingkat Panwas distrik dalam bentuk surat edaran, himbauan agar melakukan komunikasi, koordinasi di setiap wilayah kerja masing-masing.
"Kami juga telah melakukan beberapa Rapat koordinasi bersama elemen masyarakat, pemerintah, TNI/Polri untuk satukan persepsi dalam menjaga Manokwari menjelang Pilkada 23 September 2020 mendatang," aku Syors
Rawan Pilkada
Sebelumnya, berdasarkan hasil survei kerawanan Nasional di seluruh Bawaslu se Indonesia, Kabupaten Manokwari masuk kategori rawan Pemilukada dalam Pilkada Serentak 2020
Terkait itu, Syors mengaku kerawanan bisa saja terjadi, tetapi juga tidak terjadi.
Secara khusus di kabupaten Manokwari, ungkap Syors, pihaknya tetap mengedepankan koordinasi, sosialisasi dan komunikasi secara subtansi guna melakukan pencegahan dini.
Lagi, Syors optimistis akan menunjukkan kinerja yang maksimal, dengan melakukan pengawasan secara terarah dan terukur sesuai harapan dalam penegakan keadilan berdasarkan aturan.
"Jadi kalau berbicara fungsi pengawasan bukan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Bawaslu, melainkan membutuhkan partisipasi masyarakat secara khusus di daerah ini" tuturnya
Dia menambahkan, masyarakat Manokwari saat ini sudah memahami tentang pendidikan politik yang benar dan bermartabat. Untuk lebih dekatkan diri kepada masyarakat, maka Bawaslu akan mengedepankan nilai-nilai budaya di daerah ini.
Misalnya penyakit sosial menjelang pesta demokrasi tentang serangan fajar, money politik dan lain hal yang bertentangan dengan nilai jati diri sebagai OAP harus dihilangkan.
"Kita harus sepakat bersama bahwa istilah serangan fajar dan money politik bukan budaya orang asli Papua menjelang pemilu, namun bagaimana menetapkan kepentingan politik yang berdemokrasi dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,"pungkasnya.**
