JAYAPURA - Memperingati hari Anti Korupsi sedunia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) Kampak Papua dan Forum Peduli Kawasa Byak (FPKB) mendatangi Polda Papua, Senin (9/12) siang. Kedatangan mereka menarik perhatian karena berpakaian ala sinterklas
Kedatangan Aliansi masyarakat dan LSM itu, tidak lain untuk mendesak pihak kepolisian agar bekerja semaksimal mungkin untuk memberantas tindak pidana korupsi di Papua dan khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
Koordinator aksi, Johan Rumkorem mengungkapkan harus ada upaya tegas dalam pemberantasan kasus korupsi mengingat Indonesia sebagai salah satu Negara dalam Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Penguasa saat ini sangat diharapkan tegas, keras, efisien, dan efektif dalam melaksanakan kekuasaannya untuk penanganan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Korupsi telah membuat rakyat sengsara dan meluluhlantahkan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara," ungkapnya.
Ia pun berharap adanya peran Yudikatif yakni Polda dan Kejaksaan Tinggi Papua untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani.
"Korupsi adalah musuh Bangsa dan Korupsi merupakan suatu tindak pidana kejahatan kemanusiaan luar biasa (extra Ordinary Crimes). KPK menilai ada enam Provinsi tertinggi Indeks Korupsinya dimana Papua masuk didalamnya. Untuk itu Kampak Papua dan FPKB meminta dengan tegas kepada Kapolda Papua dan Kajati Papua agar supaya hukum di tegakkan," tegasnya.
Sementara itu, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua Kompol Darul ketika dikonfirmasi mengatakan,aspirasi masyarakat itu nantinya akan ditindak lanjuti, dimana saat ini kasus korupsi salah satunya di Kabupaten Waropen masih dalam penanganan pihaknya.
Bahkan Kata Darul, dalam penanganan kasus Korupsi Polda Papua masuk 10 besar peringkat tahun 2018 dalam aspek penyelamatan kerugian negara terbesar dari Polda Lainnya uang ada di Indonesia.
"Kami akan sampai aksi dan aspirasi kepada pimpinan, kami juga menyampaikan terimakasih kasih atas dukungan moril untuk mengungkap kasus korupsi di Papua,"katanya.**
