MERAUKE-Tokoh besar masyarakat wilayah adat Anim Ha, John Gluba Gebze di hadapan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Bupati di Selatan Papua, pejabat TNI dan Polri, pemuka agama dan ratusan masyarakat menjelaskan secara terang-benderang fondasi pembentukan Provinsi Papua Selatan yang diperjuangkan sejak 17 tahun lalu. Penjelasan itu disampaikannya pada acara akbar monumental penyampaian “Pernyataan Sikap Pembentukan Provinsi Papua Selatan” yang digelar di Merauke, ibukota Kabupaten Merauke, Rabu (27/11).

Ketika John Gluba Gebze diberi kesempatan tampil di panggung utama acara tersebut, para hadirin mendadak terdiam-membisu, tak seorangpun mengeluarkan suara. Suasana gedung pertemuan yang megah sontak sunyi sepi. Ratusan mata hadirin menatap ke podium utama dimana berdiri sosok pria bertubuh kekar, tinggi, berambut putih sembari menampilkan raut wajah orang yang tengah memasuki usia senja. Orangtua itu adalah John Gluba Gebze.

Suara John Gluba Gebze tiba-tiba memecah kesunyian. “Kamu semua hening. Semua terdiam. Jika hening berarti ada ada sesuatu. Inilah tanda-tanda alam,” kata Gluba Gebze memecah kesunyian itu.

Lebih lanjut, mantan Bupati Kabupaten Merauke dua periode 2005-2010 itu mengatakan, sebenarnya, dirinya tidak hadir di tempat ini, namun seorang anak muda dengan rendah hati meminta agar dirinya datang menghadiri pertemuan akbar yang monumental ini. Ketidakhadiran itu, lanjutnya lantaran terdapat kekeliruan dan tentu saja dirinya tidak mau dan tidak pernah mau bekerja untuk sebuah kekeliruan.

“Apabila semula, kita semua mengetahui bahwa terdapat empat kabupaten di wilayah Selatan Papua maka kiranya kita tidak boleh menambahnya menjadi lima. Keempat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Keempat wilayah ini merupakan pengetahuan lama, sebaliknya bukanlah pengetahuan yang baru,” tegasnya.

Setelah memberikan pernyataan penegasan itu, John Gluba Gebze memperlihatkan kepada hadirin peta wilayah pemerintahan di Tanah Papua tahun 1961 era Pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa itu, Pemerintah Belanda melakukan pembagian wilayah administratif Nugini-Belanda. Terdapat enam wilayah adminstratif yaitu Afdeling Hollandia dengan ibukota Hollandia, Afdeling Geelvinkbaai dengan ibukota Biak; Afdeling Centraal- Nieuw-Guinea dengan ibukota yang belum ditentukan; Afdeling Zuid-Nieuw-Guinea dengan ibukota Merauke; Afdeling Fak-Fak dengan ibukota Fak-Fak dan Afdeling West- Nieuw-Guinea dengan ibukota Manokwari. Afdeling Zuid-Nieuw-Guinea yang beribukota di Merauke itu dibagi lagi dalam lima wilayah Onderafdeling yaitu Merauke dengan ibukota Merauke, Mapi dengan ibukota Kepi, Boven-Digul beribukota Tanah Merah, Asmat dengan ibukota Agats dan Onderafdeling Muyu dengan ibukota Mindiptana. Sedangkan Pegunungan Bintang itu termasuk dalam wilayah Centraal-Nieuw-Guinea.

Para peserta acara akbar pernyataan Pembentukan Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di Merauke, Rabu (27/11)/Ade

Pembagian wilayah ini berlaku hingga berlangsungnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 dimana secara de facto dan de jure, Papua menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupetan otonom di Irian Barat berdasarkan UU No.12 Tahun 1969.

“Dengan demikian, pembentukan Provinsi Papua Selatan harus berdasarkan acuan cakupan wilayah Afdeling Zuid-Nieuw-Guinea yang membawahi lima orderafdeling. Inilah wilayah Papua Selatan di bawah naungan otoritas wilayah adat Anim Ha,” tegasnya.

Sejarah

Pembentukan Provinsi Papua Selatan itu, meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digul, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi, tidak termasuk kabupaten lainnya. John Gluba Gebze mengingatkan, apabila kita tidak pernah membaca sejarah maka kita akan berjalan tidak sesuai dengan kebenaran. Apabila kita adalah pengikut Kebenaran maka berbuatlah untuk kebenaran itu. Pertanyaan cerdas adalah, apakah hari ini kita semua sudah berpikir yang benar, untuk hidup dan bertindak demi kebenarn itu?

Masyarakat adat Anim Ha, lanjutnya sudah punya rumah sendiri. Jika ada tetangga yang ingin masuk ke dalam rumah kita, maka bertanyalah baik-baik kepadanya, jangan sampai , tetangga itu dipandang sebagai “anak pelarian”.

John Gluba Gebze mengatakan, terkait rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan, terdapat sekelompok mahasiswa dari wilayah adat lain berunjuk rasa menentang rencana ini. Untuk itu pihaknya meminta agar para mahasiswa tersebut tidak perlu mencampuri urusan orang lain yang punya wilayah adat sendiri.

Badai Mengganas

Mengakhiri pemaparannya itu, John Gluba Gebze mengatakan, perubahan itu bagaikan badai yang mengganas. Badai ganas itu tidak dapat kita hentikan. Di tengah badai yang mengganas itu, tindakan yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan diri di dalam perubahan itu sendiri. Ikut berubah di dalam perubahan itu.

“Kita tidak boleh terus-menerus mempersalahkan orang lain. Jika terus menerus persalahkan orang lain, maka kapan kita memperoleh kemajuan. Hal yang terpenting adalah kita berkompetisi secara sehat, bukan melulu mempersalahkan orang lain dan bermusuhan dengan semua orang,” kata John Gluba Gebze mengakhiri arahannya.

Hadir pada kesempatan acara akbar yang monumental itu, Bupati Merauke Frederikus Gebze, Bupati Asmat, Elisa Kambu, Wakil Bupati Asmat, Thomas Safanpo, Bupati Boven Digul, Kristosomus Tambanob, Bupati Mapi, Yohanes Agawemu, dan Bupati Pegunungan Bintang, Constan Oktemka.*