MANOKWARI- Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, massa yang lakukan aksi demo menuntut hak politik orang asli Papua selama dua hari pada tanggal 13 dan 14 Mei 2019, belum kompak.

Ahoren mengaku bahwa massa yang tergabung belum terlihat kompak, padahal lembaga MRP Papua Barat sudah tanam badan bersama massa pendemo perjuangkan apa yang menjadi aspirasi.

Di samping itu, Ahoren juga apresasi demo damai di gedung MRP dan DPR Papua Barat hingga berlanjut ke kantor Gubernur di Arfai, kabupaten Manokwari. Menurutnya, bagaimana hak politik orang asli Papua terjawab ketika hanya sebagian dari massa yang turun jalan bersuara menuntut hak politik.

"Misalnya sudara kita dari Arfak kemarin terlihat mereka banyak, termasuk massa yang tergabung yang tergabung lewat organisasi Parjal, sedangkan OAP lainnya sebagai penonton, sehingga saya katakan demo kemarin belum kompak," ungkap Ahoren melalui sambungan teleponnya kepada wartaplus.com, Selasa (14/5) malam.

Lanjut dia, aksi tersebut salah sasaran, kenapa demikian, sebab MRP bukanlah pembentuk produk hukum, juga MRP bukan pengambil kebijakan, maka seharusnya demo itu ke Gubernur sebagai pembina politik di daerah agar dijawab.

Selain ke Gubernur aspirasi disuarakan juga ke DPR sebagai perancang dan pembentuk produk hukum, sehingga tidak tepat ketika aspirasi dibawa ke MRP. Dia juga mengatakan, demo masalah pendidikan juga ke MRP salah sasaran, sebab MRP tidak mengurus masalah dana pendidikan.

Sementara Korlap Parjal Ronald Mambieuw membenarkan bahwa MRP tidak memiliki kewenangan membentuk, menyusun produk hukum, maka pantas ketika aspirasi disampaikan kepada Gubernur atau DPR. *