JAYAPURA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI siap mendorong pemerintah pusat untuk pemberian perpanjangan dana Otonomi Khusus Papua yang akan berakhir pada 2021 mendatang.
Anggota VI BPK RI, Harry Ashar Asiz di Jayapura, Jumat (3/5) lalu mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan dana otsus Papua.
"Kami sedang mempertimbangkan, memberikan pendapat yang mana kita akan dorong pemberian dana otsus Papua diperpanjang seperti pemberian otsus di Daerah Istimewa Jogyakarta maupun Aceh," ujar Harry.
Menurutnya, pemberian dana otsus yang sudah berjalan selama kurang lebih 18 tahun ini, jika diperpanjang tentunya harus disertai dengan ukuran atau indikator semisal berapa angka kemiskinan dalam beberapa tahun masa perpanjangan dana otsus tersebut atau seberapa sejahtera masyarakat papua dengan adanya layanan tambahan tersebut.
"Kami dapat laporan pemprov (pemerintah provinsi) papua dan kabupaten, untuk memajukan rakyatnya dengan menyekolahkan anak anak papua keluar negeri melalui program beasiswa. Saya menilai ini terobosan yang sangat bagus , program ini tentunya harus di dorong sebab salah satu kunci kesejahteraan adalah melalui pendidikan,"pujinya.
Meski begitu Harry juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Papua yakni 27,6 persen pada 2017.Menurut dia, jika seorang kepala daerah yang baru dilantik sejatinya hal pertama yang harus diperhatikan adalah berapa angka kemiskinan di daerahnya.
"Misalnya sewaktu dilantik angka kemiskinan 1000, trus lima tahun menjabat justru naik 2000 ,itu berarti dia (kepala daerah) itu gagal. walau mungkin di mata politik, dia bisa kembali terpilih jadi bupati atau walikota,"katanya.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, capaian sukses seorang kepala daerah itu dilihat dari seberapa adil dan makmur masyarakatnya. Termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apakah sudah baik
"Indikator ini kami minta supaya bupati walikota memperhatikan dengan baik, jadi jangan sibuk saya sudah bangun ini bangun itu, tapi hal yang sangat signifikan IPM-nya misalnya tidak naik, kemiskinan tidak turun," ujar Klemen
"Kadang kita dinilai Papua indeksnya rendah, provinsi papua itu wakil pemerintah pusat, provinsi papua tidak mengelola wilayah dan rakyat, bupati walikota lah yang punya tugas, akumulasi dari itu semua akhirnya kita semua dianggap begitu. Makanya. Bupati walikota termasuk provinsi, ayo kita pakai kesempatan ini untuk memperbaiki lebih baik,"ajaknya.
Klemen menguraikan, sebenarnya trend selama kepemimpinan Lukas Enembe - Klemen Tinal sejak periode pertama sudah menunjukan tren positif. Naiknya signifikan.
"Makanya kita optimis, kami berterima kasih bahwa kehadiran BPK sangat membantu bukan karena provinsi dapat WPT, tapi karena BPK sampai ke gunung, sehingga benar benar membantu masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab. Jangan bupati pikir karena di gunung jadi tidak mempertanggung jawabkan , tidak begitu, ini uang rakyat, mereka harus bertanggung jawab, kalau tidak mengerti tanya BPK, setiap saat BPK mengaku siap,"tegasnya
Sementara itu menyambung soal beasiswa luar negeri anak Papua, Klemen menyebut saat ini lebih dari 2000 anak papua telah di kirim ke luar negeri yang tersebar di sejumlah negara
"Sekarang pak gubernur (Lukas Enembe) sedang berada di Amerika menghadiri wisuda anak-anak Papua disana. (Mahasiswa) di China ada, Rusia ada dan mereka bukan mengambil humaniora yang gampang, tapi bidang ilmu seperti roket diambil, nuklir diambil, itu buat siapa? Anak anak ini kuliah dari Papua itu bukan orang papua tapi buat orang Indonesia. Jadi orang papua boleh minoritas secara kuantitas, tapi dia harus menjdi mayoritas secara kualitas untuk Indonesia. Saya siapkan anak anak yang sedikit ini untuk jadi orang hebat di Indonesia,"pungkasnya
