JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara Kick Off rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) di Jakarta, 31 Januari 2019 lalu.

Pemerintah Papua hadir bersama pemerintah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau dan Sulawesi Barat 

Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, pada apel gabungan di Main Hall kantor gubernur, Senin (11/2/2019) pagi mengungkapkan, pertemuan bersama KPK tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. 

Diungkapkan Hery dalam pertemuan tersebut, KPK mengapresiasi  rencana aksi satu Peta penataan sumber daya alam yang meliputi kehutanan, lingkungan pertambangan, perikanan dan kelautan yang dilakukan Provinsi Papua.

“Kita rapat Kick Off tentang bagaimana satu peta pengelolaan sumber daya alam pada tanggal 31 Januari provinsi Papua bersama empat provinsi lain diundang oleh KPK untuk kick off tentang rencana aksi satu peta penataan sumber daya alam,” ungkap Hery

Lanjut kata dia, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dalam acara tersebut mengapresiasi pemerintah Papua yang selama ini telah melakukan rencana aksi dengan baik.

“Saya selalu menyampaikan bahwa apa yang selalu dilakukan oleh pemprov Papua dalam rangka menjaga potensi mendapat apresiasi dari KPK,” kata Hery menirukan ucapan Wakil Ketua KPK

Sekda Hery menegaskan, sejak orde lama maupun orde baru Provinsi Papua seolah-olah diabaikan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pemprov Papua saat ini terutama dalam menegakan hak-hak dan martabat semua potensi Papua termasuk bagaimana gubernur tidak memberikan rekomendasi terhadap permohohanan dari Freeport maupun Kementerian Lingkungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang pemberian 1000 hektar penambahan lahan Freeport. 

“Banyak hal lain yang telah kita lakukan seperti bagaimana menjaga semua potensi kita yang selama ini tidak ada satupun pemimpin yang berani menegakan lingkungan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, KPK memberikan dukungan penuh terhadap Pemprov Papua dalam pengelolaan potensi sumber daya alam. Progres rencana aksi yang sangat populis dan frontal untuk menjaga potensi sumber daya alam.

“Saya tidak bermaksud mengurangi kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa di era kepemimpinan (Lukas Enembe - Klemen Tinal) saat ini kita harus maju menjaga potensi kita,” katanya.*