Pernyataan ULMWP Terkait Buka Akses Tim Pencari Fakta ke Nduga Dinilai Keliru

Ketua DPD Gercin NKRI Papua, Albert A Kabiay (kiri) didampingi Ketua DPC Gercin NKRI Kabupaten Dogiai Michael Peuki (kanan)/Cholid

JAYAPURA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Cinta (Gercin) NKRI Papua Albert A Kabiay angkat bicara terkait pernyataan United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) di salah satu media lokal yang mendesak agar pemerintah Indonesia membuka akses tim pencari fakta ke Kabupaten Nduga.

Menurut Albert apa yang disampaikan ULMWP sangat keliru, mengingat sejauh ini mereka merupakan organisasi ilegal dan tidak diakui oleh pemerintah. Bahkan mereka merupakan organisasi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyuarakan Kemerdekaan Papua, sehingga tidak perlu untuk berbicara mengenai masalah kemanusiaan di Nduga.

"Apa urusan mereka untuk mendesak pemerintah membuka akses. Kami tahu Kasus Nduga banyak dipelintir oknum tidak bertanggung jawab yang menyebutkan banyak masyarakat asli jadi korban kebiadaban aparat keamanan. Di sana semua aman, hanya saja yang menjadi kasus ialah pembantaian pekerja dari PT.Istaka Karya," jelasnya.

Lanjut Albert, apa yang disampaikan ULMWP yang diwartakan di salah satu media lokal bahwa dalam operasi Militer Gabungan TNI-Polri berdampak pada pelanggan Hak Asasi Manusia pada warga yang ada di delapan Distrik itu tidak benar.

"Kalau mengungsi kemungkinan ada karena mereka trauma, tapi itu hanya sebagian tidak semua warga yang ada di delapan distrik dan pernyataan mereka hanya propaganda saja untuk menyudutkan Republik demi kepentingan mereka yang ingin menyuarakan Kemerdekaan," tegasnya.

Dirinya pun meminta agar pihak kepolisian mengambil tindak tegas kepada oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dengan menyampaikan informasi tidak benar.

"Meraka ini harus ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku, apa dasar mereka bisa cara seperti itu, tidak secara langsung mereka telah menyampaikan informasi tidak benar, buktinya TNI Polri hadir untuk melindungi masyarakat bukan malah menyiksa masyarakat seperti yang di sampaikan ULMWP," tuturnya.

Kata Albert, secara moral seluruh masyarakat Papua bahkan Indonesia mendukung TNI-POLRI untuk melakukan upaya penegakan hukum kepada kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua.

"Kami dukung upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Mereka merupakan manusia tidak punya akal Sehat dan jiwa kkemanusia, mereka hanya mengorbankan orang lain demi kepentingan mereka," tegasnya.

Dirinya pun menyayangkan aksi kebiadaban yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, karena rangkaian kejadian itu sangat berdampak ke seluruh aspek, mulai dari aspek pembangunan, ekonomi bahkan pendidikan dan kesehatan.

"Mereka tidak punya otak, apa yang mereka (KKB) lakukan sangat merugikan semua masyarakat karena aksi mereka banyak yang jadi susah, saya mau tegaskan agar pihak kepolisian berikan mereka efek kerah di mata hukum," bebernya. *