JAYAPURA – Menyikapi Seruan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yunus Wonda serta para pimpinan Fraksi DPR Provinsi Papua pada Kamis (20/12), yang berencana meminta k Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI-Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pasca terjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang Pahlawan Pembangunan Papua di Puncak Kabo Distrik Yigi Kabupaten Nduga pada tanggal 1-2 Desember lalu. Kapendam XVII/Cenderawai Kolonel Inf Muhammad Aidi angkat bicara.
Kepada pers, Aidi mengungakapkan bahwa seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DPRP serta pihak-pihak di DPRP tidak memahami tugas pokok dan tupoksinya sebagaI pemimpin, pejabat dan wakil rakyat. Bahwa seorang Gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah.
“Gubernur berkewajiban menjamin segala program Nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional,” ujarnya dalam rilis yang diterima Wartaplus.com, Jumat (21/12) malam.
Menurutnya, kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas Negara guna melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah dara Indonesia.
“Mengapa Gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan Negara malah didukung dan dilindungi,” sesalnya.
Dikatakan, sampai sekarang masih terdapat empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah dimana rimbanya. Untuk itu Gubernur, Ketua DPR, Para Ketua Fraksi-Fraksi DPR, Pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seharusnya prihatin dengan kondisi tersebut.
“Apakah saudara-saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang? Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah Gubernur dan DPR? Dimana hati nurani Saudara-Saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda?” ucapnya.
Aidi menjelaskan, dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pasal 67. Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: khususnya poin; a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan poin f. melaksanakan program strategis nasional.
“Dengan demikian bila Gubernur Lukas Enembe bersikap mendukung perjuangan separatis papua merdeka dan menolak kebijakan program strategis Nasional maka LE telah melanggar UU Negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum,” tegasnya.
Lanjut Aidi, gubernur adalah ketua Forkopimda di daerah dimana anggotanya meliputi Pangdam, Kapolda Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan. Sehingga dengan posisi tersebut, seharusnya gubernur memanggil dan melaksanakan rapat Forkopinda untuk bersama-sama membahas tentang upaya menumpas gerakan separatis diwilayahnya. Bukan membuat satatemen yang seakan-akan mejadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum.
Untuk itu, Aidi menegaskan bahwa Kodam XVII/Cenderawasi tidak akan menarik pasukan dari Kabupaten Nduga. Karena selaku prajurit di lapangan hari raya bukanlah alasan untuk ditarik dari penugasan, karena pihaknya yakin dan Tuhan Maha Tahu akan kondisi itu.
“Sebagian besar Prajurit kami juga umat Kristiani. Tapi sebagai parjurit kami sudah terbiasa merayakan hari Raya di daerah penugasan, di gunung, di hutan, di tengah laut atau dimanapun kami ditugaskan. Dan tidak ada masalah dengan perayaan Natal di Mbua dan Yigi Kompleks, Rakyat dan aparat keamanan khususnya umat Kristiani akan melaksanakan ibadah secara bersama-sama,” terang Aidi.
Aidi juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang memakan korban dan mengakibatkan trauma terhadap rakyat di Nduga termasuk di daerah manapun di seluruh Indonesia bukan disebabkan karena hadirnya aparat keamanan TNI-Polri di daerah tersebut. Tetapi kekerasan itu terjadi karena adanya pelanggaran hukum, karena adanya gerombolan separatis yang mempersenjatai diri secara illegal, melakukan pembantaian secara keji terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa.
“ Ingat, mempersenjatai diri sendiri cara illegal itu sudah merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak pernah dibenarkan dari sudut pandang hukum manapun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau aparat keamanan yang diminta untuk meletakkan senjata, itu adalah kesalahan terbesar,” jelasnya.
Lebih lanjut Aidi menyampaikan bahwa Gubernur dan Ketua DPRP serta pihak manapun tidak sepantasnya meminta aparat keamanan TNI-Polri ditarik dari Nduga dimana didaerah tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat yang harus mendapatkan penindakan hukum. Justru apabila TNI-Polri tidak hadir padahal nyata-nyata di tempat tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat maka patut di sebut TNI-Polri atau Negara telah melakukan tindakan pembiaran.
“Seharusnya bila Gubernur dan Ketua DPRP sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang bijak, beliau tidak harus meminta aparat keamanan TNI-Polri yang ditarik, tetapi para pelaku pembantaian itulah yang harus didesak untuk menyerahkan diri beserta senjatanya kepada pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” imbuhnya.
Kata Aidi, TNI-Polri tidak datang untuk menakut-nakuti rakyat apalagi membunuh rakyat, melainkan mencari para pelaku pembantaian.
“Rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran TNI-Polri di Mbua dan Yigi karena kami tidak membunuh rakyat. Yang merasa terganggu adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membatai warga sipil yang tidak berdaya. Rakyat dan aparat TNI-Polri bisa merayakan natal bersama di daerah tersebut,” ucapnya.
Aidi juga meminta kelompok-kelompok berkepentingan, pejabat birokrat, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, aktifis, pemerhati HAM dan lain-lain yang selalu berkomentar miring menyudutkan aparat TNI-Polri, untuk menginstrospeksi diri.
“Berhentilah mengatas namakan rakyat, seolah-olah saudara adalah dewa pelindung dan penyelamat rakyat, karena belum tentu juga seberapa besar peranan saudara untuk memihak kepada kepentingan Rakyat. Ketika rakyat sipil atau anggota TNI-Polri yang jadi korban oleh kebiadaban para KKSB semua diam, bungkam seribu bahasa. Tetapi manakalah yang menjadi korban adalah pihak KKSB semuanya langsung bereaksi bagaikan cacing kepanasan,” ujar Aidi.
Pada kesempatan tersebut, Aidi juga menyinggung soal beberapa kasus yang terjadi di Papua, seperti kasus KLB campak dan gizi buruk di Asmat, tidak pernah ada bantuan dari pemerintah Provinsi kepada para korban.
“Saat Asmat dilanda musibah KLB campak dan gizi buruk, TNI adalah institusi pertama yang terjun langsung ke Asmat dengan mengerahkan segala sumber dayanya dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih dan Panglima TNI. Tapi kami tidak pernah tahu bantuan apa yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi dan wakil rakyat terhadap warga Asmat, bahkan mungkin satu kalipun Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur tidak pernah menengok warganya yang menderita di Asmat,” bebernya.
Selanjutnya, saat bencana Embun Beku melanda di Distrik Kuyawage Lannyjaya pada bulan Juli 2015, yang mengakibatkan ratusan masyarakat Kuyawage eksodus mengungsi ke Tiom, saat itu hanya Dandim Jayawijaya dan Kapolres Lanny Jaya beserta jajaranya yang pertama mendirikan tenda-tenda pengungsian, membangun dapur umum, menjemput para pengungsi sampai kepucuk-pucuk gunung, kondisi seperti itupun kami masih diganggu dengan tembakan oleh kelompok Separatis pimpinan Enden Wanimbo. Tapi kami tidak pernah mendengar bantuan apa yang diberikan Pemda Provinsi dan wakil Rakyat terhadap warga Kuyawage.
Kemudian, saat Mbua dilanda penyakit dimana puluhan Bayi dilaporkan meninggal pada bulan Oktober-November 2015, Kodim 1702/Jayawijaya adalah institusi pertama yang mengirim bahan makanan, lauk pauk, pakaian, selimut dan lain-lain ke Mbuah dan saat itu disambut oleh Pendeta Natalies Tabuni koordinator gereja se Kabupaten Nduga. Tapi kamipun tidak pernah mendengar bantuan apa yang telah diberikan oleh Pemda Provinsi dan Wakil Rakayat maupun Pemda Kabupaten Nduga terhadap rakyatnya di Mbua.
Dan yang terbaru adalah persoalan kemanusiaan lainnya yang melanda Papua selama ini, apakah itu wabah penyakit, bencana longsor, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, konflik sosial dan lain-lain, TNI selalu hadir sebagai garda terdepan untuk meringankan beban warga yang menderita.
Kami TNI-Polri tidak butuh dipuji dan disanjung terhadap apa yang telah kami lakukan untuk rakyat, karena memang itulah tugas dan kewajiban kami untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah dara kami. *
