SORONG,-Ketua Presidium Provinsi Papua Barat Daya, Yosafat Kambu mengajak sekaligus menghimbau kepada masyarakat yang berbeda pendapat, pikiran untuk dapat bersatu memekarkan bersama provinsi Papua Barat Daya (PBD). Hal ini disampaikan Yosafat usai menghadiri penandatanganan peta Calon Provinsi PBD di kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (11/12).

"Perbedaan itu biasa dan moment ini sangat baik dan diharapkan oleh kita semua. Saya himbau kepada yang berbeda pendapat, pikiran, Saya mengajak untuk bisa bersatu. Provinsi ini bukan untuk satu orang, tapi untuk semua orang. Saya Ketua presidium, kita sebagai pejuang, berjuang supaya bisa dinikmati semua orang. Seperti bapak proklamator kita Soekarno, beliau yang berjuang dan dinikmati semua orang,"tegas Kambu.

Ditambahkan oleh Ketua tim percepatan PBD sekaligus Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau bahwa 12 tahun Presidium dan tim telah bekerja keras berjuang memekarkan provinsi PBD sehingga dokumen yang disiapkan juga dapat dikatakan sangat lengkap. Namun setelah ditunjuk langsung oleh Gubernur Papua Barat, Tim pemekaran PBD yang didalamnya ada kepala kepala daerah wilayah pemekaran akan bekerja maksimal termasuk dalam penganggara.

"Pandangan orang ada yang bilang Pak Wali ada apa ada apa. Saya tidak berpikir apa yang dikatakan orang. Hampir 12 tahun ketua Presidum berjuang habis-habisan. Saya sudah pasang jaringan sampai istana, pengorbanan lebih besar karena ada kaitan dengan moratorium dan tahun politik. Situasi politik di Papua beda dengan daerah lain dan semoga Tuhan gerakan hati Presiden. Saya sangat yakin pasti ada mukjizat untuk Papua Barat Daya,"harap Lambert.

Sekretaris tim percepatan PBD, Harjito mengatakan bahwa kelengkapan dokumen sudah lengkap termasuk penandatanganan peta wilayah PBD hari ini, Selasa (11/12) dan hanya tinggal selangkah lagi yaitu menunggu penandatanganan SK Bupati Raja Ampat, dimana Bupati masih mempelajari SK yang sudah ditanda tangani Ketua DPRD Raja Ampat.

"Saya berharap minggu depan sudah ditanda tangani, supaya bisa mengusulkan ke Gubernur untuk merevisi SK Gubernur yang sebelumnya belum memasukan Raja Ampat, agar dapat direvisi dan memasukan Raja Ampat menjadi bagian dari Papua Barat Daya," terang Harjito.

Selain itu Harjito berharap di bulan Januari tahun 2019 moratorium pemekaran sudah bisa dibuka dan usulan pemekaran PBD bisa langsung diterima oleh Kementerian lembaga lainnya untuk diteruskan ke Presiden.*