MANOKWARI,- Stop intimidasi mahasiswa asal Papua yang kuliah di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jakarta, Jogjakarta dan provinsi lainnya di Tanah Jawa atau di luar Tanah Papua. Apalagi mereka diintimidasi tentang hal-hal merugikan pada momen-momen tertentu.
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Yan Anton Yoteni mengaku sangat heran, negara Bhineka Tunggal Ika tetapi masih ada oknum-oknum yang mengintimidasi rakyat Papua di tanah Jawa terus berulah hingga mahasiswa Papua tidak mendapat jaminan keamanan secara baik.
Oleh karena itu, Yoteni bertanya kepada Gubernur Sulsel, Gubernur Jogja, Bali, Gubernur Aceh dan Gubernur DKI Jakarta. Kenapa, anak-anak Papua yang berstatus mahasiswa di daerah itu mendapat intimidasi dan teror pada hari-hari tertentu, misalnya menjelang 1 Desember seperti saat ini.
Padahal menurut Yoteni, rakyat Papua di tanah Papua tidak pernah mengintimidasi orang non-Papua yang mendiami bumi tanah Papua.
"Sudara non-Papua yang hidup di tanah Papua kami baik dan cari hidup sama-sama, lalu kenapa anak-anak Papua di pulau Jawa dan sekitranya mendapat perlakuan yang tidak pantas pada momen tertentu," tanya Yoteni, Sabtu (1/12).
Padahal dengan tidak sadar, mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu di sana justru menghidupkan ekonomi daerah setempat, sebab uang dari Papua. Kemudian kontribusi mahasiswa untuk kampus, namun justru pada hari tertentu mereka itu mendapat intimidasi.
Dengan peristiwa menjelang 1 Desember 2018 seperti ini, tentu saja menjadi warning kepada pejabat di Tanah Papua agar setiap kesempatan bisa melakukan pertemuan dengan mahasiswa dan lakukan pembicaraan dengan pemahaman baik agar mahasiswa disana mendapat jaminan keamanan.
Misalnya saja kata Yoteni, bagaimana komunikasi bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan agar memberikan jaminan keamanan kepada mahasiswa Papua disana.
"Pejabat di Tanah Papua harus mencontohi tindakan Gubernur Papua, sebab peristiwa di Manado yang menimpa mahasiswa disana justru langsung direspon, bahkan Gubernur tekankan bahwa di Papua banyak warga Manado dan mereka hidup dari APBD Papua dan sejahtera, maka harus perlakukan anak-anak Papua kita disini dengan baik juga," sebut Yoteni.
Satu lagi yang diperhatikan bahwa mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di luar Papua sebatas menimba ilmu dan kembali ke Papua, bahkan kesempatan kerja mereka di luar sana tidak ada. Sebaliknya justru Papua banyak menampung non-Papua bekerja, terutama mereka menjadi PNS, legislatif dan lain sebagainya.
Tambah dia, kalau memang ada kegiatan berkumpul dan berdiskusi serta berdemokrasi tentu dijamin Undang-undang, terus salahnya di mana? Kalau pun mereka salah dalam berdemokrasi, maka menggunakan cara-cara bijak dan bukan menggunakan kekerasan hingga fisik kepada mashasiswa Papua. *
