MANOKWARI,- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan memenangkan para penggugat atas SK Gubernur Papua Barat dan Mendagri Republik Indonesia terkait pelantikan 6 anggota MRP PB periode 2018-2023.

Dengan demikian 6 anggota MRP Provinsi Papua Barat yang kini menjabat harus menghormati amar putusan tersebut, termasuk Gubernur dan Mendagri.

Penggugat ini sebelumnya menggugat SK Gubernur dan Mendagri atas pelantikan anggota MRP PB ke PTUN Jayapura, Papua, namun tim penggugat ini menangkan perkara dimaksud.

Ketua MRP Provinsi Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren yang dikonfirmasi atas amar putusan itu, menjelaskan, sebagai pimpinan tidak mencampuri masalah tersebut dan serahkan kepada gubernur maupun mendagri.

Pasalnya, kata dia, amar putusan PT TUN Makassar itu sudah menjadi kewenangan Gubernur Papua Barat maupun Mendgari, sebab mereka itu adalah sebagai tergugat.

"Apakah gubernur dan mendagri mau melanjutkan Kasasi ke lembaga yang lebih tinggi atau mekanismenya seperti apa, nanti kita tunggu saja sebab semuanya merupakan kewenangan gubernur atau mendagri untuk menjawab amar putusan PT TUN tersebut," sebut Maxsi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/11).

Lanjutnya, oleh karena itu masalah tersebut merupakan kewenangan gubernur, sebab pada prinsipnya selaku pimpinan tidak bisa membela siapa-siapa ataupun berpihak kemana pun, maka tetap menghormati amar putusan PT TUN Makassar dan PTUN Jayapura.

Dia menambahkan bahwa para tergugat kalau hendak melakukan banding silahkan, sebaliknya penggugat yang menangkan gugatan tetap berjalan. Artinya pimpinan dan anggota MRP PB tetap pada posisi netral pada masalah ini.

Ditegaskan kembali Maxsi Ahoren bahwa, tim penggugat perkara SK gubernur dan mendagri, maka masalah tersebut dikembalikan kepada mereka yang kalah.

"Kalau pak gubernur merasa tidak puas dan mau lanjutkan ke lembaga hukum yang lebih tinggi silakan atau mau stop sampai di sini terserah, sebab yang jelas bahwa kami pada prinisipnya menunggu," tegas Ahoren. *