MIMIKA,-Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH berang setelah mengetahui PT.Inalum mengingkari kesepakatan terkait divestasi saham Freeport.
Dalam pertemuan bersama PT.Inalum dan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, di Gedung Negara Dok V , sebelum ke Mimika, Kamis (23/11), Gubernur secara tegas menolak proposal yang diajukan PT.Inalum
Bahkan Gubernur yang didampingi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerwa, SH dan SKPD terkait, melakukan aksi 'walkout' sebagai bentuk protes terhadap PT.Inalum.
Kepada pers, Gubernur Lukas mengatakan, pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya di Jakarta, 12 November 2018 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, ungkap Gubernur, PT Inalum menyodorkan proposal terkait divestasi PT. Freeport Indonesia. Namun, isi proposal tersebut diluar kesepakatan sebelumnya dengan Menteri Keuangan.
"Jadi, kesepekatan sebelumnya disepakati antara Menteri Keuangan kalau mau buat perusahaan Badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahaan baru maka harus dibahas dan disepakati bersama, bahkan Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, kesepakatan tersebut dirubah dan diganti dengan tiba-tiba, dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” kesalnya.
Padahal, lanjut Gubernur, perusahaan PT. Indocopper Investama tersebut sebelumnya milik Aburizal Bakri, yang kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia.
“Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26 persen milik PT Inalum, 10 persen saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa,” akunya heran.
“Jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodok kami orang Papua,” tegas Gubernur yang mengaku sempat ribut saat pertemuan dan memilih keluar ruang rapat
Bahas Ulang
Gubernur Lukas meminta agar pembentukan perusahaan BUMD ini harus dibahas ulang.
Apabila, PT Inalum keberatan dengan kesepakatan sebelumnnya, seharusnya disampaikan sejak awal dan Pemprov Papua bisa mencari investor lain untuk divestasi saham PT. Freeport Indonesia ini.
"Saya sudah minta untuk perlu kita duduk bicara kembali, karena kita belum bicara soal kepemilikan hak ulayat. Kita kaya tapi kenapa kita seperti pengemis saja,” ujarnya kecewa
Ia menambahkan, dalam divestasi saham PT. Freeport Indonesia, pemerintah melalui PT Inalum bersedia membayar saham sebesar 51 persen kepada PT Freeport Indonesia.
Kemudian 10 persen saham Pemprov Papua itu, PT Inalum akan mengambil deviden milik Papua.*
