SORONG,-Anggota DPR RI dari Komisi X, Jimie Demianus Ijie menilai bahwa tes CPNS Offline membuat masyarakat Papua tidak bisa bersaing dengan non Papua dalam hal teknologi. Hal ini disampaikan Ijie belum lama ini saat menghadiri seminar literasi di Kota Sorong, Papua Barat. Ijie menilai bahwa dengan tes CPNS Online lebih terbuka dan jujur dalam perekrutan Pegawai Negeri.
“Kalau komputer itu dia tidak punya marga, bukan tim sukses kepala daerah. Jadi kalau tidak lolos, benar-benar tidak lolos. Disini persaingan lebih adil, karena kerja jadi PNS itu pelayanan kepada mayarakat. Apalagi sekarang dihadapkan dengan teknologi, jadi wajib tahu soal teknologi. Masak tidak tahu menggunakan computer, sedangkan sekarang pelayanan semuanya menggunakan computer. Kalian pikir anak-anak Papua yang kerja di kementerian itu mereka tes offline, mereka itu tes online dan mereka bisa,” terang Ijie.
Dirinya selaku legislator di DPR RI menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah yang menolak pendaftaran CPNS Online sebagai bentuk pembodohan terhadap masyarakat Papua itu sendiri, sekaligus praktek KKN dalam penerimaan CPNS. Pernyataan Jimie Ijie ini kemudian ditanggapi serius oleh Wali Kota Sorong, Lambertus
Jitmau yang dimintai tanggapannya, Senin (5/11). Dikatakan oleh lambert bahwa kebijakan Gubernur sampai kepala daerah mengenai CPNS Offline bukan ajang bagi-bagi kekuasaan kepada tim pemenangan atau tim sukses. Melainkan sebagi bentuk kebutuhan daerah.
“Kalau mau persaingan dengan Online, Saya bisa pastikan tidak akan ada 1 orang Papua yang bisa lolos. Sekarang contoh, IPDN saja orang asli Papua berapa sih yang tembus. Lebih banyak pendatang ketimbang asli Papua. Kalau Offline kan kita bisa lihat kebutuhan daerah, Papua dan non Papua akan dipertimbangkan. Kita nih selama ini hidup harmonis antara Papua dan non Papua, semuanya saling menghormati,” ujar Lambert.
Dirinya pun meminta kepada legislator asal PDI Perjuangan itu untuk dapat merasakan apa yang dirasakan oleh setiap kepala daerah. “Kalau Kami ini melayani masyarakat, lebih tahu apa kebutuhan masyarakat. Jadi Kalau legislator tidak tahu perasaan rakyatnya, lebih baik tidak usah pilih dia. Pilih yang pro sama rakyat saja,”tandas Lambert.*
