JAYAPURA,- Di kabupaten Puncak Jaya banyak tenaga honorer yang direkrut oleh pemerintah setempat tanpa dilengkapi ijazah.
Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Yuni Wonda di Jayapura, Rabu (26/9) mengaku, perekrutan tenaga honorer tanpa ijazah ini merupakan kebijakan Kepala Daerah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang dikenal sebagai daerah konflik di Papua ini.
Untuk diketahui, tenaga honorer yang direkrut tersebut sebagian besar merupakan eks kelompok separatis bersenjata, yang selama ini hidup di hutan dan tak pernah mengenyam pendidikan. Mereka kerap melakukan teror penembakan di Puncak Jaya.
"Kami dalam mengambil kebijakan atau keputusan itu penuh dengan resiko, Jadi dalam Pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahaan dan Pembinaan Kemasyarakatan ada Kebijakan khusus yang kita ambil sebagai Kepala Daerah" ujar Yuni.
"Tentunya memang itu tidak memenuhi Syarat (tanpa ijazah) tetapi kebijakan bagaimana caranya agar suatu daerah aman itu tergantung kewenangan kebijakan Kepala Daerah di masing-masing Wilayah," ujarnya lagi.
Mantan Sekda Puncak Jaya ini menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir ini, Kabupaten Puncak Jaya telah mengangkat beberapa tenaga honorer di SKPD. "Ada beberapa pegawai yang kami angkat, pertimbangannya adalah memang mereka itu tidak memiliki ijazah asli, tetapi setelah kita angkat dan pertimbangkan di daerah karena apapun yang terjadi selalu kait mengkaitkan dengan kelompok-kelompok tertentu yang berbeda Ideologi,"jelasnya.
Dilain Pihak agar tidak ada kesalah pahaman dan pembangunan di daerah itu supayabisa berjalan dengan aman dan nyaman.
Pendidikan Kejar Paket A
Para tenaga honorer ini, lanjut Yuni, nantinya akan masuk dalam formasi khusus yang telah diatur oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu Kebijakan dari Pusat agar mereka bisa mengikuti Pendidikan kejar Paket A sampai dengan Paket C untuk mendapatkan ijazah yang setara. Ini tentunya telah diakui oleh pemerintah.
Sementara itu terkait dengan penerimaan CPNS 2018, secara tegas Yuni menolak tesnya dilakukan secara online tetapi harus offline. Dan meminta kebijakan penerimaan diserahkan sepenuhnya kepada masing masing kepala daerah.
"Nasib masyarakat Papua ada di masing-masing Kepala Daerah Baik Kabupaten, Kota Maupun Provinsi Papua. Hal ini bertujuan agar masyarakat Papua dan generasi penerus dapat memimpin di Tanah Papua, tanpa harus memakai orang dari Luar Daerah,"pungkasnya.*
