JAYAPURA,- Gubernur Papua Lukas Enembe bersama para Bupati dan Walikota berencana menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin pekan depan, guna menyampaikan langsung terkait persoalan penerimaan CPNS 2018, IPDN serta nasib tenaga honorer kategori 2(K2).

Pemerintah Papua sebelumnya menilai penerimaan CPNS dan juga siswa Praja IPDN di bumi cenderawasih belum sepenuhnya mengakomodir Orang Asli Papua (OAP).

"Paling lambat senin atau selasa pekan depan kita akan ketemu presiden, kita sesuaikan dengan jadwal beliau," ujar Gubernur Lukas dalam pertemuan bersama para Bupati Walikota serta Kepala BKD, DPRP dan MRP di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura,  Selasa (25/9).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Lukas dan Para Bupati Walikota menandatangani pernyataan sikap antara lain: Papua melaksanakan seleksi CPNS secara offline, keputusan tentang CPNS ditentukan oleh penjabat pembina kepegawaian (gubernur, bupati, wali kota), penerimaan CPNS 2018 tidak hanya untuk bidang kesehatan, pendidikan dan teknis lainnya mengingat banyak pelamar kerja memiliki pendidikan umum atau sosial.

"Ini isi surat pernyataan sementara yang sudah tertuang dan ditandatangani oleh gubernur, ketua MRP, ketua DPRD dan 29 kepala daerah. Nanti akan dimatangkan lagi sebelum diserahkan secara resmi ke presiden," kata Gubernur.

Disamping itu, dia juga meminta setiap kepala daerah dan BKD untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera di jawab oleh Presiden.

"Semua harus satu suara untuk ini, karena permasalahan yang dihadapi terkait CPNS sama di setiap daerah di Papua," ujarnya.

Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, meminta seluruh kepala daerah untuk komitmen soal penerimaan CPNS 2018 di Papua, mengingat kebijakan pusat untuk Papua tidak sepenuhnya berpihak kepada orang asli Papua.

"Jadi saya harap kepala daerah yang tidak hadir hari ini bisa diberitahukan lewat radiogram resmi, biar apa yang sudah disepakati bisa diterima dan dijawab oleh Presiden Jokowi," harapnya.

Dirinya juga meminta para kepala daerah untuk satu suara dalam hal penerimaan CPNS 2018, agar apa yang selama ini menjadi permasalahan di Papua bisa teratasi dengan baik. "Saya harap nanti ketemu presiden semua satu suara, dan semua diwajibkan memakai batik Papua lengan panjang," pintanya.*