Meradang Protesnya Gak Direspon Gubernur, Sekdis PUPR Papua Pilih Mundur Dari Jabatannya

Andi Riri
-
Sekertaris Dinas PUPR Papua, Solaiyen Murib Tabuni/Istimewa

JAYAPURA,– Sekretaris Dinas (Sekdis) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Solaiyen Murib Tabuni menegaskan untuk mundur dari jabatannya, usai tuntutannya yang menolak pergantian Kepala Dinas PUPR tidak mendapat respon Penjabat Gubernur, Soedarmo.

 
Keputusan itu diambil Solaiyen usai memberikan klarifikasi secara langsung kepada Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, Kamis (30/8) siang, terkait aksinya memalang kantor.
 
“Saya sudah sampaikan ke Penjabat Gubernur bahwa kalau kepala dinas yang baru dilantik tetap dipertahankan saya pilih mundur dari jabatan saya sebagai sekretaris dinas. Pilihan ini karena kepala dinas baru belum tahu persoalan di instansi ini. Saya takut penyalahgunaan anggaran di internal dinas ini bisa lebih buruk dari yang lalu-lalu," ujarnya kepada pers.
 
“Sehingga pilihan ini sudah bulat dan surat pernyataan pengunduran diri ini sedang saya siapkan untuk disampaikan ke Gubernur,” akunya.
 
Solaiyen menegaskan, paling lambat surat pengunduran dirinya akan disampaikan pada Senin atau Selasa pekan depan. Keputusan ini pun dipastikan olehnya tanpa ada ada paksaan dari siapapun.
 
“Lagi-lagi saya katakan keputusan ini demi menyelamatkan anggaran di instansi PUPR. Sebab kepala dinas yang lama pun seperti Michael Kambuaya pernah tersandung kasus korupsi yang tidak dilakukan olehnya tetapi staf. Hal ini yang saya khawatir dimainkan kepada pejabat yang baru," tegasnya.
 
Buntut aksi pemalangan yang dilakukannya sejak Rabu (29/8) kemarin, yang memprotes penunjukan kepala dinas PUPR baru, pada pukul 13.00 Sekda Papua mengutus Satuan Polisi Pamong Praja untuk datang melakukan pembukaan palang di pintu masuk kantor

Selang satu jam kemudian, Penjabat Gubernur Soedarmo pun datang mengunjungi kantor tersebut, guna meminta klarifikasi mengenai aksi pemalangan.

“Yang pasti pemalangan ini bentuk curahan hati dari saya sebagai sekretaris dinas, karena masyarakat juga tidak menerima kehadiran Kepala Dinas PUPR yang baru”.

“Apalagi saya tidak ada akses untuk ketemu Gubernur melalui Sekda. Saya pernah ke ruangan Gubernur untuk minta ketemu hanya kerap dihalang-halangi oleh stafnya. Maka saya lakukan aksi pemalangan kemarin sampai hari ini. Intinya adalah di Dinas PUPR ini harus bereskan mafia yang ada didalam instansi ini. Dan hanya orang dalam instansi ini yang bisa melakukan itu bukan dari luar,” tutupnya.

Sebelumnya, Kebijakan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo merotasi pejabat pimpinan tinggi pratama, diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menuai penolakan dari dalam instansi yang membidangi infrastruktur tersebut.

Tiga jam pasca pelantikan, Sekretaris Dinas PUPR Papua Solaiyen Murib Tabuni langsung memprotes keras pelantikan itu. Bahkan dirinya melarang kepala dinas yang baru untuk berkantor.

“Yang pasti kalau kepala dinas baru masuk kita akan tolak. Sepanjang penolakan ini tidak diambil tindakan oleh gubernur, kepala dinas baru tidak boleh dia masuk di PU. Apalagi ada masyarakat yang datang demo disini menolak pejabat baru”.

“Yang pasti terkait pelantikan kepala dinas yang baru, saya sebagai Sekretaris Dinas PUPR secara resmi menolak,” tegasnya.*

Artikel Terkait :