“Yang pasti kalau kepala dinas baru masuk kita akan tolak. Sepanjang penolakan ini tidak diambil tindakan oleh gubernur, kepala dinas baru tidak boleh dia masuk di PU. Apalagi ada masyarakat yang datang demo disini menolak pejabat baru," ujar Solaiyen.
"Terkait pelantikan kepala dinas yang baru, saya sebagai Sekretaris Dinas PUPR secara resmi menolak,” tegasnya.
Menurut dia, keputusan Penjabat Gubernur yang melakukan pergantian jabatan kepala dinas yang tinggal menyisahkan tiga sampai empat bulan waktu efektif, dinilai kurang tepat. Apalagi kepala dinas yang ditunjuk bukan berasal dari dalam instansi itu, melainkan ditunjuk dari kabupaten.
Dia berharap Penjabat Gubernur segera ambil tindakan terkait penolakan tersebut. Sebab pihaknya yakin seluruh staf dinas PUPR tak akan bekerja sama dengan kepala dinas yang baru.