JAYAPURA, - Batalnya penandatanganan kontrak kerja sejumlah pekerjaan fisik antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang ( PUPR) Provinsi Papua dan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL), Senin (27/8) kemarin membuat kesal para pengusaha GEL.
Kekesalan para pengusaha GEL yang merupakan pengusaha asli Papua ini dilampiaskan dengan melakukan pemalangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, kawasan Dok IV, Kota Jayapura. Mereka menuntut kepala dinas segera memenuhi janjinya. Beruntung aksi pemalangan ini tidak mengganggu aktivitas pelayanan di kantor yang mengurusi pembangunan infrastruktur di Papua tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Djuli Mambaya membeberkan alasan belum ditandatanganinya kontrak kerja dengan pengusaha GEL.
Menurut dia, penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah penandatanganan kontrak konsultan perencanaan.
"Bagaimana mau tanda tangan kontrak fisik GEL kalau perencanaan saja belum ditandatangani," ungkap Djuli, Selasa (28/8)
Djuli meminta para pengusaha GEL untuk bersabar karena semua sedang berproses di Pokja ULP.
"Saya harap para pengusaha GEL tetap kompak dan tidak terpecah-pecah, apalagi sampai memalang kantor. Semua pekerjaan sudah kami siapkan, hanya saja semua sedang berproses di Pokja. Target bisa dipercepat yang penting kita bisa lihat kinerja perencanannya ini," harapnya.
Tagih Janji
Sebelumnya, Koordinator GEL wilayah Pegunungan Tengah Papua, Jimmy Helakombo mengatakan sesuai janji Kepala Dinas PUPR, Djuli Mambaya akan melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan pengusaha GEL, namun hal itu tidak dipenuhi.
"Kami sangat menyesalkan kordinasi yang dijanjikan ini seperti apa, apalagi sudah dijanjikan oleh kepala dinas dengan sumpah-sumpah segala macam, akan diakomodir karena dana untuk GEL sudah ada tapi kenapa harus ditunda-tunda terus," kata Helakombo di Jayapura, Selasa kemarin
Menurut dia, untuk 2018 yang diakomodir bukan lagi 388 pengusaha GEL, tetapi lebih dari jumlah itu, yang mana sesuai dengan anggaran yang ada.
"Jadi kami mau anggaran bukan lagi Rp75 miliar, tetapi Rp100 miliar sesuai penetapan tim anggaran. Karena ini merupakan usaha dan permintaan pengusaha GEL dari tahun lalu (2017)," ujarnya.
Lanjut katanya, untuk wilayah gunung pengusaha GEL yang ada sekitar 100 lebih, tapi kalau memang anggaran yang ada sangat cukup apa salahnya seluruh pengusaha asli Papua yang ada diakomodir.
"Jadi sesuai kesepakatan dengan kepala dinas nilai proyek yang dikasih di atas 100 juta per perusahaan. Kalau soal perencanaan yang belum selesai itu urusan pemerintah, apalagi kalau secara aturan pekerjaan penunjukan langsung seharusnya dua atau tiga bulan sudah jalan," katanya.
Kordinator GEL wilayah pesisir Papua Stenly Kaisiri, mengatakan beberapa waktu lalu ada pertemuan antara pengusaha, kepala dinas dan beberapa kepala bidang PUPR untuk mengkordinasikan terkait proyek-proyek GEL ini, namun memang ada kendala dalam perencanaan yang sementara berjalan sehingga fisik daripada dokumen kontrak kemungkinan baru bisa berjalan diatas 27 Agustus ke atas.
"Dasar itu yang dipegang teman-teman pengusaha bahwa mulai hari ini semua sudah bisa di proses. Dengan demikian para pengusaha hari ini datang ke kantor PUPR untuk menagih janji itu," ujar Stanley.
Ia katakan, jumlah pengusaha GEL wilayah pesisir ada sekitar 200 lebih. Jadi untuk proses 388 pengusaha GEL ini sebagai dasar hukum, karena sampai hari ini ada beberapa orang dari jumlah 388 ini tidak aktif.
Dengan demikian lanjutnya, pihaknya hanya mengakomodir pengusaha yang aktif dan siap menerima kegiatan dari Dinas PUPR sehingga semua harus berjalan dengan baik. Begitu juga dengan teman-teman dari wilayah pegunungan yang sering datang meskipun tidak ada dalam jumlah 388, tapi kami coba mencari jalan agar mereka dilibatkan.
"Mengenai data pasti yang akan diakomodir nanti dari dinas yang lebih tahu, hanya saja yang kami hitung ada sekitar 300 lebih. Sedangkan mengenai jumlah anggaran yang sudah disiapkan juga belum diketahui pasti," tandasnya.*
