Penjabat Bupati Kabupaten Puncak, Nicolaus Wenda/wartaplus.com
JAYAPURA, – Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda memberikan catatan penting kepada Bupati Definitif, Willem Wandik agar dalam melanjutkan pemerintahannya pada periode kedua, memprioritaskan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN). Lebih khusus untuk SDM di bidang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dia berharap, ini menjadi salah satu fokus dan perhatian bupati terpilih, sehingga upaya penegakkan hukum kasus pidana korupsi yang merugikan negara, bisa diminimalisir.
Hal ini disampaikan Nicolaus Wenda usai menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (20/8)
Dikatakan,saat ini pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya belum berjalan maksimal, berkenaan dengan baru rampungnya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Puncak. Sebagian besar ASN disebutnya belum melaksanakan tugas dengan maksimal, sehingga diharapkan ada perubahan yang terjadi didalam kepemimpinan kepala daerah yang baru
“Saya sudah mencoba untuk menyampaikan kepada semua ASN yang masih diluar Kabupaten Puncak untuk segera kembali namun mungkin karena pengaruh situasi politik sehingga belum maksimal bekerja,” ujarnya.
Namun yang pasti, lanjut Nicolaus, ini akan menjadi pekerjaan rumah yang disampaikan kepada bupati definitif agar bisa merubah kebiasaan tersebut.
Sementara itu, berkaitan dengan penandatangan kerja sama APIP dan APH, diharapkan menopang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Puncak. Sebab selama ini dia menilai pemerintah daerah setempat belum maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan.
“Sehingga banyak persoalan dan masalah yang terjadi. Oleh karenanya sejak saya dilantik sampai hari ini, sementara sedang dibuat satu perubahan, supaya kedepan ada gambaran atau perubahan yang terjadi di daerah ini,”aku Nicolaus.
Sementara dengan penandatangan ini juga, para bupati dengan inspektur dan pemerintahan yang ada, diharapkan punya pengalaman baru yang harus diterapkan di Puncak. Supaya paradigma lama itu tidak boleh dibawa terus dan ada perubahan sedikit demi sedikit.*
