JAYAPURA,wartaplus.com – Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis Mitigasi Risiko Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dan Sosialisasi E-Katalog Versi 6 bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP) Wilayah Tabi. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sunny Abepura, Kota Jayapura, dan diikuti oleh 200 peserta dari berbagai kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.
Tujuannya adalah untuk mencegah salah tafsir terhadap regulasi PBJ yang terus mengalami perubahan, membantu pelaku usaha OAP menyesuaikan diri dengan E-Katalog Versi 6, serta meningkatkan kemampuan mitigasi risiko pada tahap pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan.
Secara keseluruhan, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pelaku usaha OAP agar lebih siap bersaing di sektor pengadaan barang dan jasa.
Metode pelaksanaan kegiatan menggabungkan penyampaian materi oleh narasumber ahli, diikuti sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. Hal ini memungkinkan peserta untuk langsung mengklarifikasi isu-isu terkait regulasi dan praktik lapangan.
Peserta kegiatan berjumlah 200 orang, terdiri dari 100 orang dari Kota Jayapura, 50 orang dari Kabupaten Jayapura, dan 50 orang dari Kabupaten Keerom. Kehadiran mereka menunjukkan antusiasme tinggi dari komunitas pelaku usaha OAP di Wilayah Tabi untuk memahami perkembangan terkini di bidang PBJ.
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Panitia, Ibu Sohna Musaad, yang memastikan kelancaran acara dari awal hingga akhir. "Kami berharap melalui bimbingan teknis ini, pelaku usaha OAP dapat lebih mandiri dan terhindar dari risiko hukum dalam proses pengadaan," ujar Sohna Musaad.
Acara ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, sekaligus memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Diharapkan, inisiatif serupa dapat diperluas ke wilayah lain di Papua untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal.*
