JAYAPURA,– Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Otonomi Khusus (Otsus) dala waktu dekat bakal turun ke 29 kabupaten kota, guna menginventarisasi pembangunan sarana dan prsarana yang bersumber dari Dana otsus.
Kepala Biro Otsus Papua, A.F Rumaropen kepada Pers di sela-sela pembukaan Focus Grup Discusion (FGD) di Jayapura, Senin (2/7) mengatakan, sebelum menurunkan tim ke lapangan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pembekalan. Tim tersebut direncanakan akan mengambil sampel pada
lima wilayah adat yang akan dibagi dalam 10 kabupaten atau
masing-masing dua kabupaten setiap wilayah adat yang berkaitan dengan
bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perekonomian.
"Agar hal ini berjalan dengan baik, kami sudah berkomunikasi dengan
kabupaten/kota untuk mendukung inventarisasi,” katanya.
Hal ini tentunya tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi Biro Otsus
untuk berkoordinasi terkait pengadministrasian empat Sektor tersebut
yang akan disampaikan kepada gubernur terkait sejauh mana implementasi
otsus di papua, sekaligus sebagai bahan evaluasi keuangan otsus yang
akan ditinjau kembali pada tahun 2021.
“Jadi ini sebagai salah satu langkah untuk mempersiapkan keuangan
otsus tahun 2021 mendatang,” sambungnya.
Pertama Kali
Rumaropen mengaku, inventarisasi ini adalah untuk pertama kali dilakukan. Sedangkan evaluasi selalu dilakukan di setiap akhir tahun
"Yang kami utamakan disini adalah tertib administrasinya,” ujarnya.
Disinggung mengenai penerapan otsus di kabupaten/kota se-papua, ia
mengaku masalah otsus bukan hanya soal uang tetapi juga menyangkut
regulasi.
“Dimana penerapannya adalah perdasus dan perdasi untuk menjalankan uu
otsus nomor 21 tahun 2001,” jelasnya.
Sementara dari sisi regulasi, masih banyak regulasi yang berbenturan
dengan undang-undang sektoral, dari sisi keuangan papua mendapat dana
cukup signitifikan saat dana otsus masih ada tetapi.
“Kebutuhan papua dengan kondisi objektif yanga di papua saat ini
itu perlu untuk kita kaji lebih dalam,” bebernya.
Sebab, kata dia pembangunan di papua masih membutuhkan anggaran yang
lebih besar untuk mendukung kegiatan pembangunan di papua, alokasi
keuangan sudah diatur berdasarkan kondisi dan kebutuhan
kabupaten/kota.
“Namun hal tersebut terkait dengan kepentingan kabupaten/kota untuk
melaksanakan dengan baik, untuk pelayanan pada setiap kabupaten/kota,"pungkasnya.*
