JAYAPURA,-Beberapa waktu lalu Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Papua mewakili masyarakat jasa konstruksi di Provinsi Papua di undang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2018 dalam rangka menyempurnakan/revisi peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat
“Dalam pertemuan itu keseriusan pemerintah sangatlah kami apresiasi, terlebih keseriusan untuk memberikan ruang bagi para kontraktor orang asli Papua (OAP) untuk memperoleh bagian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di dua provinsi ini. Bahkan dua surat rekomendasi dari kedua gubernur provinsi masing-masing telah disiapkan untuk mendapat persetujuan dari Presiden RI. Ini suatu langkah maju yang proposional dan terukur, “tegas Ketua GAPENSI Papua Erick Wally kepada wartaplus.com, Jumat (29/6) pagi.
Kata dia, ada 5 poin mendasar yg menjadi inti rekomendasi tersebut, yang pada intinya menghadirkan kebijakan afermatife secara nyata, sesuai jiwa dan marwah dari UU Otsus itu sendiri.
“Salah satu diantaranya adalah memberikan ruang yg seluas-luasnya bagi kontraktor OAP dalam mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari berbagai sumber dana, termaksud APBD agar dapat menjadi implementasi yang nyata dari keinginan tulus untuk memajukan kontraktor OAP,”ujarnya.
Kata dia, ironisnya beberapa hari lalu ada pekerjaan untuk proyek pembangunan Jalan (akses) Patung Yesus di Kayu Batu, yang berlokasi di Kota Jayapura. Pengumumannya hanya di tampilkan beberapa hari. Kemudian ditutup dan pekerjaan yang di pagu dengan nilai Rp 15 milyar, dibiayai oleh APBD Provinsi Papua. Pekerjaan itu sendiri membutuhkan sederetan peralatan yang memang hanya dimiliki oleh beberapa perusahaan tertentu, yang bukan kontraktor OAP, misalnya AMP atau ( Aspal Mechain Plan)
“Pertanyaannya adalah apakah tidak ada kontraktor OAP yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut ? Sehingga pekerjaan ini harus diarahkan pada mereka pemilik alat yang di persyaratkan oleh panitia pengadaannya. Ini bukan menuduh tapi fakta bahwa panitia mempersyaratkan beberapa peralatan yang memang tidak dimiliki oleh kontraktor OAP. Itu sama dgn telah mengarahkan pekerjaan pada mereka yang memiliki peralatan tersebut. Kalau demikian adanya, sebaiknya tidak usah diumumkan di LPSE, lakukan saja penunjukan lansung, agar kontraktor OAP tidak perlu tahu. Jangan main mata atau kadalin kami.Ini sangat di sayangkan, apabila APBD Papua saja kontraktor OAP sudah tidak bisa dilibatkan bagaimana dengan dana lainnya,"ungkapnya.
Kata Erik jika ini yang terjadi rasanya pertemuan kami dengan BAPPENAS RI hanya merupakan konsumsi pejabat untuk terus bisa melanggengkan kepentingan mereka, seperti yang sudah-sudah.
Menyurati Presiden
Dikatakan, karena itu sebagai salah satu kontraktor OAP dan Ketua Umum GAPENSI Papua, kami akan menyurati Presiden melalui Sekertaris Kabinet dan BAPPENAS RI sekaligus memberikan kronologis data ini agar menjadi pertimbangan mereka.
"Apa perlu merevisi atau tidak Pepres No. 84 yang dimaksud, karena kenyataan dan niat baik jauh bertolak belakang,“ujarnya.
Seperti diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengalokasikan dana Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar untuk pembangunan patung Yesus di Puncak Gunung Swajah, Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Patung ini diklaim termegah di dunia, mengalahkan patung serupa di Rio de Janeiro, Brasil, Tana Toraja , Sulawesi Selatan.
Patung tersebut memiliki tinggi sekitar 50-67 meter, sedangkan landasannya sekitar 100 meter. Sebagai perbandingan, tinggi patung Yesus di Brasil hanya 30 meter, dan landasannya 8 meter. Sementara patung di Tana Toraja tingginya 23 meter dan landasannya 17 meter. *
