Barisan Merah Putih Mengutuk Keras Penembakan-Penembakan di Papua

Ketua Barisan Umum Merah Putih Ramses Ohee/Roberth

 

JAYAPURA,-Provinsi Papua tengah melaksanakan hajatan politik berupa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di 7 Kabupaten yakni Biak Numfor, Paniaii Deiyai, Mimika, Puncak, Jayawijaya dan Mamberamo Tengah.

"Seiring dengan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, suhu politik dan kemanan di Papua mengalami peningkatan. Kelompok Kriminal Separaatis Bersenjata (KKSB) TPN-0PM telah berusaha menimbulkan gangguan keamanan dengan melakukan penembakan dan pembunuhan yang berimbas terganggunya pelaksanaan Pilkada,"ujar Ketua Umum Barisan Merah Putih Ramses Ohee kepada wartawan, Kamis (28/6) sore 

Dikatakan,  untuk itu kami, Barisan Merah Putih Provinsi Papua memandang perlu untuk mengeluarkan pernyataan sikap bahwa Pilkada hanyalah merupakan sarana untuk memilih pemimpin baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati terbaik yang akan memimpin pemerintahan dan mengemban misi untuk mensejahterakan masyarakat.

"Untuk itu Pilkada tidak boleh membawa perpecahan di tengah masyarakat Papua,"ujar Ondoafi Waena ini.

Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan pasca dilaksanakannya Pilkada di Provinsi Papua.

"Mengutuk keras tindakan keji yang dilakukan oleh kelompok KKSB yang telah melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan pembunuhan (menghilangkan hak hidup) dan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Papua,"ujarnya.

Mendesak pihak Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan dan penembakan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

"Terkait dengan 1 Juli yang diklaim sebagai HUT TPN/OPM kami selaku masyarakat  Papua tidak mengakuinya karena yang benar adalah bahwa 1 Juli merupakan HUT Bhayangkara (HUT Polri), untuk itu masyarakat dihimbau untuk tidak termakan ajakan dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengajak untuk melakukan kegiatan yang hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat,"ujarnya.*