MULIA, wartaplus.com - Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah no.5 Tahun 2022 tentang Penanganan Konflik Sosial di wilayah Puncak Jaya.

Sosialisasi yang berlangsung di Aula Sasana Kaonak Kantor Bupati Puncak Jaya, Kamis (07/12) dihadiri pimpinan OPD, Instansi vertikal, TNI Polri, Kepala Distrik dan perwakilan Ormas.

Kegiatan ini dibuka Plh Sekda Yahya Wonorenggo, S.IP, M.Sos, dan menghadirkan narasumber Prof. Dr. M. Hetharia, SH, MA, M.HUM, Victor TH. Manangky, SH, MH, Sekwan Elita Telenggen, S.Pd.

Ketua Panitia Iwan S.S Rumbino, S.STP., M.Si dalam laporannya mengungkapkan, menindaklanjuti Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dimaknai sangat memiliki arti penting dalam keamanan dan ketertiban masyarakat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh isi dari Perda nomor 5 Tahun 2022 tentang penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Puncak Jaya,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Plh Sekda Yahya Wonorengga dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi Perda no.5 tahun 2022 ini, untuk pertamakalinya dilaksanakan. Dimana dengan adanya perda tersebut, diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul diwilayah Kabupaten Puncak Jaya.

"Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung dan menjaga daerah agar Kabupaten Puncak Jaya tetap aman,” ujar Yahya.

Menurut ia, permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat merugikan masyarakat yang terlibat dalam masalah karena besaran denda tidak sewajarnya.

"Segala bentuk permasalahan dapat di selesaikan dengan hukum adat dan juga hukum positif, tetapi dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat membantu sehingga menjadi panutan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya," paparnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pembicaraan mengenai isu-isu strategis, serta langkah-langkah pemecahan terhadap bebagai konflik sosial yang terjadi.(adv/prokompim/valent)