JAYAPURA, wartaplus.com — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan penghargaan kepada Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) sebagai Kabupaten dengan nilai transaksi Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi se-Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa
Penghargaan ini diberikan di sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Tahun 2023 dan Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE), di Balai Sidang Birawa, Bidadari, Jakarta Selatan, Selasa,(07/11).
Penghargaan diserahkan oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan diterima oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, Victor Irianto Banne Tondok, S.Hut.,M.Si mewakili Bupati.
“Puji Tuhan, di tengah keterbatasan terutama insfrastruktur jaringan internet dan keterisolasian daerah, kami bisa meraih penghargaan ini, dimana nilai PDN kita 97persen, paling tinggi tingkat kabupaten se-Indonesia," ucap Victor saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Rabu (08/11) pagi.
Menurut ia, raihan prestasi bergengsi ini baru diperoleh saat masa kepemimimpinan Bupati Spei Bidana.
"pencapaian ini tidak terlepas dari dorongan Bupati Spei Yan Bidana dan kerja sama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pegubin," akunya
Pria yang baru menjabat Kepala UKPBJ Pegubin sejak Februari 2023 ini mengaku, salah satu gebrakan yang dilakukannya ialah memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Pegubin berjalan sesuai dengaan aturan yaitu Perpes 12 Tahun 2021 dan Perpres 17 tahun 2019, dan harus tepat waktu.
“Kita bahkan tercepat se-Tanah Papua, kita mulai di akhir April dan selesai di. Hal ini dimulai dari penginputan RUP( Rencana Umum Pengadaan—Red.) di aplikasi SiRup hingga proses tender atau lelang selesai. Itu kita lakukan hanya sebulan lebih, dari April sampai minggu kedua Mei 2023,” tegas Victor.
Komitmen
Ia menegaskan, Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang melalui UKPBJ terus berkomitmen dalam meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan juga untuk melindungi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut.
“Ini adalah penghargaan pertama yang diterima oleh Pemda Pegunungan Bintang. Dan kita bersyukur, kita bisa mengalahkan seluruh kabupaten se-Indonesia yang sudah maju. Ke depan, prestasi ini kita harus pertahankan,” katanya.
Dia juga menyebutkan bahwa Papua, khususnya Kabupaten Pegunungan Bintang, memiliki tantangan tersendiri dalam pengadaan barang dan jasa. Masalah utamanya ialah terbatasnya infrastruktur fisik dan akses telekomunikasi.
“Kami berharap ke depan, ada perhatian dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan layanan insfrastruktur telekomunikasi kami terutama internet. Karena kadang kami harus ke Jayapura untuk proses lelang selama ini,” bilangnya.
Dalam kegiatan Rakornas ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) menggelar Rakornas Pengadaan Tahun 2023 menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem pengadaan nasional untuk menyampaikan visi, kebijakan, prestasi, serta hasil program kerja kerja PBJP Tahun Anggaran 2023.
Selain itu, Rakornas dibahas juga strategi dan kebijakan untuk PBJP Tahun 2024 serta memberikan penghargaan bagi para pengadaan pelaku. Turut hadir para kepala daerah dan sejumlah menteri dalam giat ini, di antaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri UMKM dan Koperasi Teten Masduki.**
