JAYAPURA, wartaplus.com - Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K., membuka secara resmi kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sat Brimob Polda Papua T.A 2023 dengan tema "Soliditas Satbrimob Polda Papua dalam mengawal dan mengamankan Tahapan Pemilu Tahun 2024".
Acara ini berlangsung di Ballroom Suni Hotel & Convention Abepura, Selasa (16/05) pagi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H, Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare, S.I.K, Pejabat Utama Polda Papua serta sejumlah perwira dan personel dari jajaran Sat Brimob Polda Papua.
Kapolda Papua dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personel Sat Brimob Polda Papua atas pelaksanaan tugas yang baik dalam menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia, khususnya di tanah Papua.
“Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan korps tertua dalam Polri dan dikenal sebagai Korps Baret Biru Tua serta unit paramiliter negara. Sebagai korps tertua, Brimob diharapkan menjadi teladan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi seluruh anggota Polri dalam hal kedisiplinan,” ucap Kapolda.
Kapolda menekankan bahwa tugas mengamankan Pemilu 2024, adalah tugas strategis yang penting dan merupakan tanggung jawab negara sebagai penyelenggara pemilu secara nasional. Meskipun lembaga penyelenggara secara teknis adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP, namun secara menyeluruh, tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Pemilu tidak akan sukses jika negara tidak aman, oleh karena itu pengamanan merupakan hal yang penting dalam proses pemilu. Kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 membutuhkan persiapan berbagai prosedur, termasuk persiapan pengamanan dan meredam polarisasi serta hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan kerjasama antara Brimob, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Irjen Fakhiri.
Kapolda meminta seluruh perwira, bintara, dan tamtama Brimob untuk memahami tugas yang akan dilakukan dengan baik.
“Brimob harus mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi potensi ancaman agar tahapan pemilu dapat berjalan baik dan stabilitas kamtibmas tetap terjaga. Berikan ruang yang aman bagi pemilih, membantu penyelenggara pemilu, netralisasi indikasi yang menganggu pemilu, dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI meskipun berbeda pendapat,” tegasnya.**
